Jokowi Gelontorkan Bansos dan Naikkan Gaji Aparat Jelang Pemilu, Ganjar: Mudah-mudahan karena Tulus

PONTIANAK, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menggelontorkan bantuan sosial serta menaikkan ASN dan anggota TNI-Polri menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mempunyai tafsir yang berbeda-beda di mata rakyat.

Namun, Ganjar berharap agar kebijakan itu benar-benar didasari oleh ketulusan untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya.

"Bukan tidak mungkin orang akan punya tafsir-tafisr yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu sebuah ketulusan dan sebuah kewajiban negara terhadap rakyatnya," kata Ganjar di Pontianak, Rabu (31/1/2024)

Baca juga: Perbandingan Nominal Gaji PNS Sebelum dan Sesudah Naik 8 Persen

Ganjar pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengawasi kebijakan itu supaya tetap berada pada trek yang benar.

Ia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turun tangan apabila ada indikasi kepentingan politik di balik kebijakan tersebut.

"Kalau dilakukan di kalender politik dan ada yang keliru, segera Bawaslu bertindak, jangan pernah takut, kalau tidak takut kan bagus," ujar Ganjar.

Pemerintah menggelontorkan sejumlah bansos pada awal tahun ini. Beberapa bansos yang sudah mulai digelontorkan adalah bansos PKH, bantuan pangan nontunai (BPNT), serta bansos beras 10 kg setiap bulan.

Selain bansos yang sudah direncanakan dalam APBN 2024, pemerintah pun bersiap meluncurkan bansos baru, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Baca juga: Anies: Kalau Nanti Ada yang Datang Bawa Bansos, Ganti Pilihan Tidak?

Lewat bansos tersebut, pemerintah akan membagikan BLT sebesar total Rp 600.000 untuk 18,8 juta jiwa.

Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bakal menyiapkan tambahan dana bansos sebesar Rp 11,25 triliun.

Di samping itu, Jokowi juga menaikkan gaji ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.