Respons Singkat Gibran soal Dugaan Pelanggaran dalam Kampanyenya di Ambon

JAKARTA, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menduga ada pelanggaran dalam kampanye di Ambon, Maluku, 8 Januari 2024.

Bawaslu menyebut kampanye Gibran itu turut melibatkan sejumlah perangkat desa.

Saat ditanya mengenai dugaan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu tersebut, Gibran hanya merespons singkat.

Baca juga: Gerindra Minta Kader Tahan Diri Hadapi Berbagai Narasi yang Menyudutkan Prabowo-Gibran

"Ya entar biar didalami Bawaslu," ujar Gibran saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Saat ditanya soal kesiapan debat berikutnya, Gibran menyebut dirinya sudah siap.

"Sudah," imbuh dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menemukan dugaan indikasi pelanggaran kampanye saat Gibran berkunjung ke Ambon.

Indikasi pelanggaran tersebut adalah dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa dalam safari politik Gibran.

“Berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang kami terima ditemukan ada 30 kepala desa dari estimasi 100 orang yang diundang,” kata Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku, Samsun Ninilouw di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kamis (11/1/2024) sore.

Baca juga: Kaesang Ungkap Gajinya Lebih Besar Daripada Jokowi dan Gibran

"Cawapres dengan nomor urut 2, itu langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala pemerintah negeri (KPN) dan kepala desa, baik dari Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah di SwissBell Hotel. Dugaan awal itu kami menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran saat kunjungan Cawapres Gibran di Maluku,” ujar dia.

Berdasarkan temuan itu, Bawaslu melakukan pleno.

“Kami masih harus plenokan lagi untuk melihat apakah ini bisa memenuhi syarat materil dan formil. Tapi dugaan awal itu kami nyatakan ini adalah pelanggaran,” ujar Samsun.