Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras Indonesia Tak Sedrastis Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia tidak terjadi sedrastis negara-negara lain di dunia.

Menurutnya yang terjadi saat ini yakni dunia mengalami keguncangan harga beras.

“Ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya, sehingga terjadi keguncangan harga beras, harga pangan di dunia," ujar Jokowi di Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa (2/1/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Semua, semua negara mengalami tetapi negara kita kenaikannya tidak sedrastis negara-negara lain,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Super El Nino Jadi Penyebab Naiknya Harga Beras, 22 Negara Setop Ekspor

Presiden pun memastikan stok cadangan beras di Tanah Air tetap aman agar stabilitas harga beras tetap terkendali meskipun musim panen mengalami kemunduran akibat fenomena El Nino.

Kepala Negara menyebutkan, stok beras di Bulog hingga akhir 2023 sebesar 1,4 juta ton.

"Dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman, karena memang panennya nanti akan mundur sedikit,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan harga beras, jagung, dan gula masih akan terus tinggi.

Untuk itu, lanjut Arief, pemerintah telah memiliki upaya untuk mengendalikan harga-harga tersebut

Baca juga: Inflasi 2023 Capai 2,61 Persen, Harga Beras Jadi Penyumbang Terbesar

Untuk beras, pengendalian harganya dilakukan dengan pengadaan importasi. Pihaknya menugaskan Perum Bulog melakukan impor 3,5 juta ton untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Selain itu, pemerintah juga mendorong produksi beras dengan percepatan tanam padi di sejumlah daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2024.

Penambahan impor beras tersebut dilakukan mengingat program bantuan beras pemerintah yang masih dilanjutkan pada 2024.