TPN: Ada 70 Spanduk Ganjar-Mahfud Dipasang Siang, Besoknya Hilang di Banten

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mendapatkan informasi bahwa 70 spanduk atau baliho bergambar Ganjar-Mahfud di Banten dicopot saat Mahfud MD berkunjung, Rabu (13/12/2023).

Menurut Ronny, spanduk itu dicopot pada dini hari. Padahal, spanduk dipasang pada siang harinya.

"Kami mendapat informasi kemarin ada spanduk, 70 spanduk untuk menyambut kedatang Pak Mahfud di Banten, dipasang pada siang hari, tetapi pada pukul 3 pagi sudah hilang," kata Ronny ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Soal Makna Tulisan Sat-set dan Tas-tes di Baju Ganjar-Mahfud, TPN: Solusi Cepat dan Tepat

Ronny menuturkan, pihaknya lantas menanyakan siapa pihak yang mencopot spanduk-spanduk tersebut.

Ia juga heran mengapa spanduk itu dicopot saat Mahfud hendak berkunjung ke Banten.

"Ini kita bertanya-tanya, siapa yang bisa melakukan ini, dalam jangka waktu pada pagi hari dan masih serentak 70 spanduk ini," kata Ronny.

Politikus PDI-P ini turut menunjukkan bukti-bukti foto spanduk saat dipasang dan ketika sudah dicopot kepada awak media.

Selebihnya, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengaku tidak mempersoalkan pencopotan tersebut.

Baca juga: Sindir Kompetitor Pasang Banyak Baliho, Hasto: Duit Dari Mana?

Menurut dia, semua pendukung Ganjar-Mahfud diminta untuk terus bergerak ke masyarakat.

Pihaknya menyosialisasikan Ganjar-Mahfud tidak lewat spanduk, tetapi salah satu program, yaitu "KTP Sakti".

"Maka kami dalam rapat tadi menegaskan bahwa baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud karena banyak dilepas, maka balihonya itu KTP Sakti," ucap dia.

"Jadi kami turun dengan membawa KTP Sakti," kata Hasto. 

Ia yakin, program itu bisa menyelesaikan persoalan masyarakat miskin.

Ia menjelaskan bahwa KTP Sakti merupakan upaya Ganjar-Mahfud mewujudkan kebijakan satu data.

"Sehingga ini sudah ready to be implemented, sudah siap untuk diimplementasikan. Inilah sehingga ke depan, akan menteri digital, karena persoalan digitalisasi, e-government bukan persoalan teknologi, tapi persoalan politik. Ini yang akan dibawa Pak Ganjar dan Prof Mahfud," ujar dia.