Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi 76 Persen di Desember 2023

Kompas.com - 10/12/2023, 17:19 WIB
Syakirun Ni'am,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 76 persen pada awal Desember 2023 meskipun mayoritas responden menilai kondisi ekonomi buruk.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi tetap tinggi tidak terlepas karena bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Kalau lihat data, alasan-alasan kenapa masyarakat puas itu paling tinggi adalah pemerintah atau presiden memberi bantuan kepada rakyat kecil,” ujar Djayadi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Survei LSI: Tingkat Keterpilihan PDI-P 19,7 Persen, Disusul Gerindra 18,2 Persen

Berdasarkan temuan LSI, dari 1.426 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak 11,7 persennya menilai kondisi ekonomi saat ini sangat buruk dan buruk 24 persen.

Sementara, yang menilai kondisi ekonomi sedang 33,7 persen, baik 26 persen, dan sangat baik 4,1 persen.

“Total buruk 35,7 persen,” kata Djayadi.

Adapun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden adalah sangat puas 20,8 persen, cukup puas 55,2 persen, kurang puas 16,8 persen, tidak puas sama sekali 4,7 persen, dan 2,5 persen tidak menjawab.

Menurut Djayadi, meski evaluasi pada kondisi ekonomi cenderung negatif, namun diimbangi dengan bantuan pada rakyat kecil.

Baca juga: Dari Survei Internal, Partai Gelora Yakin Ungguli Sesama Partai Baru di Pemilu 2024

Pemberian bantuan itu menjadi alasan kepuasan dengan skor 33,4 persen, disusul membangun infrastruktur 24,9 persen, kinerjanya sudah bagus 18,3 persen, orangnya merakyat 7 persen dan lainnya.

Sementara, alasan tidak puas karena bantuan tidak merata 19,4 persen, kinerjanya buruk 17,1 persen, harga barang pokok meningkat 9,7 persen, pengangguran 8,3 persen, utang semakin tinggi 4,4 persen.

“Kurang berpihak pada rakyat kecil 8,8 persen,” kata Djayadi.

Survei ini digelar pada awal Desember melalui sambungan telepon terhadap 1426 responden yang dipilih secara random. Margin of error dari survei ini 2,6 persen.

Baca juga: Soal Pilpres Satu Putaran, Kubu Anies-Muhaimin: Kalau Allah Menghendaki, “Why Not”?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com