Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dengar Gaji Penyandang Disabilitas di Bawah UMR, Siti Atikoh Ingatkan Masalah Inklusivitas

Kompas.com - 03/12/2023, 17:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengaku kaget karena mendengar aspirasi penyandang disabilitas yang bekerja profesional tetapi memperoleh gaji masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Itu didengar Atikoh saat menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional 2023 di Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (3/12/2023).

"Di bawah UMR? Itu berarti diskriminatif kalau UMR. Kecuali kalau memang dasarnya produktifitas mungkin itu memang ada penilaian tersendiri," kata Atikoh dalam acara tersebut.

Ia menegaskan, sejatinya setiap pekerja memperoleh hak UMR yang sama. Tidak boleh ada perbedaan jika tingkat produktifitas antar para pekerja sama.

Baca juga: Di Acara Hari Disabilitas 2023, Siti Atikoh: Kita Harus Pastikan Semua Infrastruktur Bisa Diakses Masyarakat Tanpa Terkecuali

Oleh sebab itu, ia meminta para disabilitas memantapkan diskusi agar membicarakan soal perbedaan UMR itu pada pemerintah.

"Mungkin nanti bisa dikomunikasikan bareng-bareng dengan teman-teman komunitas sehingga nanti positioningnya itu kita kuat. Nanti ada undang-undang atau hal-hal yang bisa menjadi pendorong untuk UMR," imbuhnya.

Ditemui usai acara, Atikoh kembali ditanya soal masalah UMR terhadap disabilitas.

Menurutnya, hal itu harus menjadi masukan bagi pemerintah saat ini.

Ia menyuarakan agar terciptanya pemerintah yang inklusif bagi semua masyarakat tanpa terkecuali.

Baca juga: Ditanya Apakah Siti Atikoh Bakal Cawe-cawe jika Jadi Ibu Negara, Ganjar Pranowo Jawab Begini

"Mungkin saat ini sudah ada inisiasi, tetapi memang harus perlu disuarakan terus terkait dengan inklusifitas," tegas Atikoh.

Terakhir, dia juga bicara soal potensi semua masyarakat Indonesia sama dalam membangun negara.

Ia berharap semua menyuarakan kesetaraan terhadap setiap potensi warga negara.

"Sebetulnya, kalau setiap individu, kalau kita gali potensinya itu memiliki sumber daya yang luar biasa. Jadi, pembangunan untuk terkait yang ada di Indonesia itu memang seharusnya itu no one left behind," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com