Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut Indonesia Sukses Selenggarakan Pemilu, Tak Ada Riwayat "Pemilu Berdarah"

Kompas.com - 02/12/2023, 18:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyampaikan, Indonesia tidak pernah memiliki riwayat "pemilu berdarah" (blood election).

Hal ini menandakan bahwa Indonesia sukses dalam penyelenggaraan Pemilu, meski ada letupan-letupan kecil yang menjadi dinamika.

"Indonesia merupakan salah satu negara yang sukses menyelenggarakan Pemilu, dari Pemilu ke Pemilu. Dan kami tegaskan dari Pemilu ke Pemilu tidak ada yang namanya Pemilu berdarah atau blood election," kata Idham dalam acara Conference of Indonesian Foreign Policy di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Pesan Rizieq Shihab: Pemilu 2024 Wajib Digelar Jujur, Adil, dan Damai Sesuai Amanat Konstitusi

Menurut Idham, ajang pemilihan tiap lima tahun sekali itu selalu berjalan kondusif dan terkendali.

Demokrasi di Indonesia, kata Idham, memiliki ketahanan di tengah isu global soal demokrasi yang tengah mengalami kemunduran (democratic back sliding).

"Pemilu di Indonesia selalu diselenggarakan dalam suasana yang kondusif, walaupun seringkali ada letupan-letupan kecil tapi tetap terkendali," imbuh dia.

Idham menyampaikan, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar karena jumlah penduduknya mencapai 278,8 juta jiwa.

Tahun 2024 merupakan tahun kedaulatan bagi rakyat Indonesia lantaran Pemilu tahun depan tidak hanya untuk memilih presiden dan calon presiden, tetapi juga memilih anggota legislatif dan kepala daerah secara serentak.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Pemilu Itu Adu Gagasan, Bukan Adu Gimik

"Itu lah kenapa kami sebut 2024 sebagai tahun kedaulatan rakyat. Di 2024 untuk Pemilu serentak, kami akan menyelenggarakan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 hari Rabu," jelas Idham.

Tahun depan, pemilihan akan diselenggarakan di 2.749 daerah pemilihan (dapil), dengan populasi pemilih sebanyak 204.807.222 orang yang tersebar di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS).

Data tersebut sudah termasuk pemilih diaspora atau pemilih luar negeri yang berjumlah 1.750.474 orang dengan 3.059 TPS.

"Pemungutan suara di luar negeri itu diselenggarakan oleh 128 TPLN yang berada di 128 perwakilan negara di luar negeri," kata Idham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com