Tiktok Pastikan Tak Ada Iklan Politik pada Pemilu 2024

Kompas.com - 15/11/2023, 17:17 WIB

Vitorio Mantalean,

Ihsanuddin

Tim Redaksi

Vitorio Mantalean

Penulis

Ihsanuddin

Editor

Lihat Foto

Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), serta Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan) berfoto bersama dengan menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut satu, untuk pasangan Capres dan Cawapres dari koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut dua sedangkan untuk pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mendapat nomor urut tiga. ANTARA FOTO/Galih Pradipta(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiktok Indonesia memastikan tak ada iklan politik pada platform tersebut jelang Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Tiktok setelah penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) dengan KPU RI, Rabu (15/11/2023).

"Tiktok tidak boleh iklan politik. Jadi, kami sedikit berbeda dengan platform lain. Tiktok tidak mengizinkan iklan politik dan kebijakan ini berlaku global," kata Public Policy and Government Relation Tiktok Indonesia, Faris Mufid, kepada wartawan.

Ia menjelaskan, ciri-ciri iklan politik adalah konten tersebut berbayar.

Pengiklan bisa membayarkan sejumlah uang untuk mengatur seberapa jauh dan kuat iklan itu mencapai khalayak melalui platform media sosial.

Namun demikian, ini bukan berarti Tiktok akan bebas konten politik. Bedanya, penyebarannya organik dan tidak diatur berdasarkan keinginan pengiklan.

"Kalau konten politik itu diperbolehkan selama tidak melanggar panduan komunitas kami," ujar Faris.

Faris mengakui, Tiktok menyadari bahwa banyak pengguna mereka sangat antusias dengan Pemilu 2024 yang kini tinggal berjarak 3 bulan.

"Makanya kami hari ini membuat MoU dengan KPU. Sebelumnya, kami juga sudah melakukan MoU dengan Bawaslu dan dengan kementerian/lembaga lainnya untuk bisa memberikan informasi yang akurat dari sumber otoritatif," ungkapnya.

"Sejak Tiktok berdiri, kami tidak mengizinkan iklan politik karena pendekatan Tiktok merupakan entertainment platform, namun kami juga sadar berkaitan dengan Pemilu 2024, ini kan sifatnya besar sekali ya, masif," pungkas Faris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.