Mitigasi Risiko Dampak El Nino, Pemerintah Dorong Implementasi Kredit Usaha Alsintan

KOMPAS.com - Memasuki kuartal III 2023, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan agenda Monitoring Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Akselerasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian atau Alsintan (KUA) pada Jumat (6/10/2023).

Kegiatan tersebut diselenggarakan seiring dengan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 317 Tahun 2023 yang memberikan kepastian hukum dalam pembayaran subsidi bunga atau subsidi margin KUR. Kebijakan ini berpengaruh terhadap rata-rata kinerja penyaluran KUR yang menunjukkan tren peningkatan penyaluran harian jika dibandingkan semester I 2023.

Hasil monitoring program KUR menunjukkan tren peningkatan penyaluran, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Dari sisi kuantitas, realisasi penyaluran KUR sampai Sabtu (30/9/2023) atau triwulan III telah mencapai Rp 177,54 triliun atau sebesar 60 persen dari target penyaluran KUR 2023 yang telah disesuaikan, yakni sebesar Rp 297 triliun.

Baca juga: 4 Lahan di Pantai Pulau Pahawang Dilelang hingga Rp 16 Miliar, Milik Debitur Bank Tripanca

Sementara itu, KUR telah disalurkan kepada 3,21 juta debitur dengan posisi baki debet per Sabtu (30/9/2023), yakni sebesar Rp 528 triliun yang diberikan kepada 42,96 juta debitur.

Dari sisi kualitas, nilai non-performing loan (NPL) KUR masih terjaga pada level 1,63 persen.

Kebijakan KUR 2023 juga mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang belum pernah menerima KUR. Hal ini tercermin dari penerima KUR yang didominasi oleh debitur baru, yaitu sebanyak 79 persen dari total penerima KUR.

Sejalan dengan penerapan suku bunga KUR berjenjang, terdapat 52 persen debitur bergraduasi ke akses pembiayaan yang lebih tinggi.

Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi, yakni sebesar 55,46 persen. Sektor terbesar yang dibiayai adalah sektor pertanian sebesar 30,4 persen. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi dampak El Nino yang memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.

Baca juga: Tantangan Food Estate Indonesia Wujudkan Ketahanan Pangan Global

Pemerintah lakukan perubahan kebijakan

DOK. Humas Kemenko Perekonomian Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan agenda Monitoring Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Akselerasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan (KUA).

Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan, yakni pembebasan jumlah akses KUR dan tidak ada penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman sampai Rp 100 juta.

Selain itu, terdapat perubahan kebijakan lain, seperti penambahan dan perubahan kriteria yang dimaksud kredit investasi atau modal kerja komersial yang dikecualikan untuk dapat mengakses KUR.

Kebijakan lain adalah ketentuan graduasi debitur KUR dengan plafon di bawah Rp 10 Juta yang mengakses KUR kembali dengan besaran pinjaman di atas Rp 10 juta dikenakan bunga sebesar 6 persen (tidak dikenakan bunga berjenjang).

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, relaksasi KUR mikro atau pinjaman maksimal Rp 100 juta kepada debitur KUR sektor pertanian yang memiliki lahan terbatas menunjukkan perhatian pemerintah terhadap petani skala kecil yang membutuhkan akses pembiayaan murah sebagai modal produksi.

Baca juga: Perencanaan Produksi: Pengertian dan Tujuan

“Jangan sampai peran pemerintah tidak tampak dan tergantikan oleh pihak-pihak lain karena pemberdayaan petani merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman ekon.go.id, Sabtu (7/10/2023).