Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Mau Pilih Prabowo, Anies, Ganjar, Silakan, Beda Pilihan Itu Wajar

Kompas.com - 26/09/2023, 17:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar ketika membuka Jambore Nasional Dai Desa Mandiri Parmusi di Cianjur, Selasa (26/9/2023).

Dalam pidatonya, Jokowi pun mempersilakan masyarakat untuk memilih siapa pun bakal calon presiden (capres) yang ada, baik itu Prabowo Subianto, Anies Baswedan, maupun Ganjar Pranowo.

"Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar, mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan, perbedaan pilihan itu wajar," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Enggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu (pemilihan umum), dalam pilpres (pemilihan presiden), dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) itu juga wajar, biasa, wong calonnya tiga masa minta semua?" ujarnya lagi.

Baca juga: Kaesang Akui Jadi Ketum PSI berkat Privilege Anak Presiden Jokowi

Jokowi menyampaikan pesan itu kepada dai yang hadir karena menurutnya situasi politik sudah mulai hangat menjelang Pemilu 2024.

Meski menganggap hal itu wajar dalam demokrasi, ia mengingatkan bahwa harus ada antisipasi agar tidak ada pembelahan dan perpecahan gara-gara beda pilihan politik,

Jokowi ingin urusan politik nantinya tidak mengganggu suasana yang damai dan pembangunan di desa yang mesti terus berjalan.

"Jangan sampai nanti tiga calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, jangan, karena setiap lima tahun pasti ada terus proses demokrasi ini," kata Jokowi.

Baca juga: Bahas Politik dengan Jokowi, OSO: Presiden Tak Pernah Ngarah-arahin

Seperti diketahui, peta politik terkini menjelang Pemilu 2024 telah mengerucut kepada tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kemudian, Ganjar Pranowo diusung oleh PDI-P bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Sementara itu, Prabowo Subianto didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PPP), Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Baca juga: Jokowi Bertemu Ketum Hanura OSO di Istana, Bahas soal Politik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Panglima TNI Cek Batalyon Kesehatan Kostrad yang Disiapkan Berangkat ke Gaza

Nasional
Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Jokowi Bersama Iriana dan Jan Ethes Besepeda di CFD

Nasional
Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Datangi Hambalang, Gibran Diskusi Bareng Prabowo di Ruang Perpustakaan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Nasional
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Siap Datangi KPK jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Profil Rita Widyasari: Eks Bupati Kukar, Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga Puluhan Mobil Disita KPK

Nasional
KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com