Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Mengaku Tak Terjunkan Pasukan ke Rempang, Prajurit dari Korem sampai Kodim

Kompas.com - 19/09/2023, 12:09 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BATAM, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, Markas Besar (Mabes) TNI tidak mengerahkan pasukan untuk menangani konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Yudo Margono mengatakan, prajurit TNI yang ada di daerah Rempang diterjunkan oleh Komando Resor Militer (Korem) setempat yang dimintai bantuan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Saya kan enggak kerahkan pasukan. Pasukan (Mabes) TNI kan enggak ada. Saya kan enggak kerahkan pasukan, pasukan yang ada itukan pasukan di wilayah," kata Yudo Margono saat ditemui awak media di Dermaga Batu Ampar, Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, selain dari Korem setempat, prajurit di Rempang merupakan pasukan dari Panglima Komando Armada (Pangarmada), Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat.

Baca juga: Panglima TNI Minta Maaf Soal Kata Piting Warga Rempang

Yudo Margono bahkan mengaku dirinya meminta Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko turun ke lokasi sebelum kerusuhan pada 7 September itu terjadi.

Ia mewanti-wanti agar prajurit TNI jangan sampai terlibat dalam pengamanan kerusuhan di Rempang.

"Saat awal sebelum terjadinya itu saya sudah kirim Danouspom TNI langsung ke sini, untuk jangan sampai TNI terlibat, jangan sampai TNI terlibat, sehingga saya kirim, baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu," ujar Yudo Margono.

Sebelumnya, Yudo Margono menjadi sorotan lantaran mengatakan bahwa TNI bertugas mem-back up polisi dalam proses pengamanan di Pulau Rempang.

Baca juga: Klarifikasi TNI soal Pernyataan Panglima Yudo yang Minta Prajurit “Piting” Warga Terkait Konflik di Rempang

Dalam rekaman video rapat di Mabes TNI Cilangkap, Yudo Margono menyampaikan perumpamaan jika terdapat seribu warga, maka seribu prajurit diterjunkan untuk "memiting" warga satu persatu.

"Umpama masyarakatnya seribu, ya kita keluarkan (prajurit TNI) seribu. Satu miting satu itu kan selesai. Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu," ujarnya dalam Pengarahan Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu 2023 yang disiarkan langsung oleh Mabes TNI pada Selasa (12/9).

Terkait hal ini, pihak TNI telah menyampaikan klarifikasi bahwa kata "Piting" itu berarti merangkul.

Di sisi lain, Yudo Margono juga telah menyampaikan permintaan maaf jika ucapannya tersebut menimbulkan pemahaman yang berbeda di masyarakat.

Kondisi sosial di Rempang memanas karena warga di 16 kampung akan direlokasi. Sebab, area sekitar 17.000 hektar itu masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Baca juga: Panglima Yudo Kirim Tim Puspom TNI untuk Cek Keterlibatan Prajurit dalam Konflik di Rempang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Istana Umumkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mengundurkan Diri

Nasional
Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Gus Yahya Puji Jokowi karena Berani Beri Izin Tambang Ke Ormas

Nasional
Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Tersangka Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia

Nasional
Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Febri Diansyah Salami SYL Sebelum jadi Saksi di Persidangan

Nasional
Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Anies dan Ganjar Anggap Kementerian Ditambah untuk Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Jokowi Beri Ormas Izin Usaha Tambang, Dinilai Siasat Jaga Pengaruh Politik

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Survei Litbang "Kompas": 42,3 Persen Publik Setuju Jumlah Kementerian Tetap 34

Nasional
Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Ciptakan Wirausahawan Baru dan Sukses, Mensos Risma Luncurkan Program Pena Muda

Nasional
Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

Nasional
Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

Nasional
Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com