Bentrok di Rempang, PP Muhammadiyah Minta Jokowi Batalkan Proyek Rempang Eco City

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM (MHH) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomia Airlangga Hartarto mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Pencabutan tersebut disuarakan Muhammadiyah buntut bentrok antara warga terdampak pembangunan dengan aparat pemerintah yang menyebabkan trauma termasuk anak-anak di tempat itu.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

Desakan untuk mencabut proyek Rempang Eco City tersebut bukan tanpa alasan.

Baca juga: Saat Jokowi Beri Atensi untuk Kericuhan Pulau Rempang, Utus Menteri Bahlil ke Lokasi

Busyro mengatakan, Rempang Eco City merupakan PSN yang sangat bermasalah karena payung hukumnya baru disahkan pada 28 Agustus 2023, yaitu Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN.

"Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak," ucap Busyro.

Tidak hanya itu, hampir setiap pembangunan PSN di Indonesia selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebih untuk berhadapan dengan masyarakat.

Baca juga: Bentrok di Pulau Rempang, Anies Baswedan: Investasi yang Picu Penderitaan, Perlu Dikoreksi

"Lebih jauh, dalam PSN, pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah," katanya.

Sebab itu, tidak hanya PSN Rempang Eco City, Busyro juga meminta Jokowi mengevaluasi PSN yang dibangun tanpa memedulikan hak-hak warga setempat.

"Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan," tuturnya.

Sebagai informasi, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9/2023).

Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokade jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokadean kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.