Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Akan Temui Panglima TNI Buntut Kasus Pembunuhan yang Dilakukan Oknum Paspampres

Kompas.com - 01/09/2023, 19:19 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menemui Pangima TNI Laksamana Yudo Margono buntut kasus pembunuhan dengan penyiksaan Imam Masykur (25) yang dilakukan tiga prajurit TNI, salah satunya anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Praka RM.

Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan, komunikasi dengan Panglima TNI tersebut perlu dilakukan karena kasus tersebut menjadi sorotan publik.

Tidak hanya itu, Komnas HAM juga berencana meminta keterangan pihak Pomdam Jaya dan juga Polda Metro Jaya.

"Tentu juga kita mengingatkan nantinya bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara terbuka, dan kita tentu berharap bukan hanya nanti komunikasi kita dengan pihak Pomdam Jaya, tetapi untuk yang lebih di atas lagi," ujar Abdul saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Soal Proses Hukum Anggota Paspampres dan TNI AD, Panglima TNI: Silakan Diawasi, Tak Ada yang Ditutupi

"Kalau ada kemungkinan, kita akan minta bertemu dengan Panglima. Karena bagaimana pun juga kasus ini tidak hanya bisa dilihat sebagai satu peristiwa kecil," katanya lagi.

Menurutnya, peristiwa pembunuhan dengan penyiksaan yang dilakukan tiga prajurit TNI itu menyita perhatian masyarakat.

Abdul juga menyebut salah seorang anggota Komisi III DPR RI meminta agar Komnas HAM memantau proses hukum terhadap kasus pembunuhan dengan penyiksaan ini.

"Dan bila ada dugaan pelanggaran HAM bisa diselesaikan," ujarnya.

Baca juga: Kata Prabowo soal Kasus Anggota Paspampres dan TNI AD yang Aniaya Imam Masykur hingga Tewas

Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan, Komnas HAM akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk meninjau langsung ke lapangan tempat tinggal keluarga korban Imam Masykur.

"Kita sudah ada kesepakatan dengan LPSK, jadi kalau ada nanti saksi-saksi atau korban diperlukan dirasa perlu untuk mendapat perlindungan, kita bisa langsung berhubungan dengan LPSK. Bahkan, kami sudah ada rencana untuk turun ke lapangan bersama-sama," katanya.

Sebelumnya, kabar tewasnya Imam Masykur beredar di media sosial. Komandan Paspampres Mayjen Rafael Granada menyebut kasus itu sedang ditangani Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya).

"Terkait kejadian penganiayaan di atas, saat ini pihak berwenang yaitu Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Paspampres dalam tindak pidana penganiayaan," ujar Rafael saat dikonfirmasi pada 27 Agustus 2023.

Baca juga: Anggota DPR Dapat Info Banyak yang Jadi Korban Penculikan Oknum TNI, tapi Tak Berani Bicara

Dalam unggahan yang beredar viral di media sosial Instagram, korban dalam kasus ini bernama Imam Masykur berasal Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Dalam unggahan yang sama, Imam Masykur disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya.

Tiga orang pelaku TNI yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J, juga sudah ditangkap dan ditahan oleh Pomdam Jaya.

Selain itu, tiga warga sipil yang terseret kasus ini juga telah diamankan oleh Polda Metro Jaya, yakni ZS, AM, dan H.

Baca juga: Ada Info Banyak Warga Aceh Diculik Oknum TNI, LPSK Minta Masyarakat Lapor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Nasional
Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Nasional
Kata Kejagung soal 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Kata Kejagung soal "Drone" Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com