Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Demokrasi dalam Restoran

Kompas.com - 11/08/2023, 10:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

APA itu demokrasi? Enteng menjawabnya. Demokrasi ibarat restoran yang menyiapkan menu makanan. Rupa-rupa jenis makanan dengan keragaman rasa tercantum dalam menu.

Makanan-makanan yang tertera di menu tersebut, menggunakan bahan yang berbeda dan proses pembuatannya menempuh metode majemuk. Pengunjung memiliki kebebasan menentukan pilihannya.

Indo Sakka, misalnya, memilih jenis makanan karena penasaran. Maklum, ini kali pertama ia ingin mencoba cita rasa pilihannya.

Ambo Tuwo memilih makanan lain karena sudah pernah mencicipinya dan sesuai selera. Ini namanya pengulangan.

La Matta menentukan pilihannya atas jenis makanan lain, semata-mata karena suasana batinnya seperti itu. Lagian, ia pernah mendengar tetangganya bercerita mengenai lezatnya makanan yang ia pilih.

Ambo Logo, menetapkan pilihan makanannya dengan motif lain lagi. Ia membaca dalam daftar bahwa makanan yang dipilihnya memakai nama yang keren. Lagian, itu makanan yang paling mahal. Ini soal gengsi dan pencitraan.

Mereka itu bersahabat dan datang ke restoran sebagai grup. Duduk semeja. Namun, pilihan makanan berbeda.

Tiap orang memiliki kedaulatan atas dirinya, menetapkan pilihannya. Pemilik restoran tidak bisa dan tidak akan pernah sukses mendesakkan keinginannya kepada para pelanggan untuk memilih makanan yang hendak dipromosi. Ini soal selera.

Ya, begitulah analogi hidup berdemokrasi.

Saya sontak bereaksi tatkala melihat penampilan seorang menteri melalui media sosial. Dengan berapi-api, sinisme tinggi serta sarat dengan gertakan dan intimidasi, Pak Menteri mengatakan:

Hati-hati semua yang merasa mau jadi presiden. Tingkat kepuasan rakyat pada Presiden Jokowi mencapai 82 persen. Makanya, siapa yang mau jadi presiden mengganti Jokowi, harus sejalan dan sehaluan dengan Jokowi.”

Luar biasa memang kualitas pejabat negeri ini.

Dalam kehidupan demokrasi, tidak boleh ada orang super yang mendesakkan kehendak. Tidak boleh ada orang yang dianggap keramat dan mutlak diikuti kemauannya. Yang berkuasa dan berdaulat adalah rakyat sebagai pemilih.

Di lain tempo, seorang menteri lain berujar, siapa pun yang mengganti Jokowi ke depan, tidak usah macam-macam membuat program. Ikuti dan teruskan saja apa yang telah dirintis dan dilakukan Jokowi.

Lagi-lagi, kualitas pejabat negeri ini, dalam kehidupan berdemokrasi, sungguh-sungguh patut tidak memperoleh tepuk tangan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Sita Mobil Mercedes Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Sita Mobil Mercedes Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Nasional
Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Nasional
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Nasional
Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Nasional
KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

Nasional
Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Nasional
12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

Nasional
Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Nasional
BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com