"Reshuffle" Kabinet dan Langkah Politik Jokowi yang Semakin Ambigu

JOKOWI akhirnya melakukan reshuffle kabinet pada Juli 2023 ini. Satu menteri dan lima wakil Menteri (Wamen) dilantik di Istana Negara, Jakarta, tepat pada 17 Juli 2023.

Posisi Menkominfo yang sejak beberapa bulan sudah kosong karena kasus hukum yang menimpa Johnny G. Plate diisi oleh Budi Arie Setiadi, mantan Wakil Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Arie, yang merupakan pemimpin Projo, yaitu organisasi relawan pendukung Jokowi sejak 2014, tidak sendiri di Kominfo. Ada wakil yang menemaninya, yakni Nezar Patria sebagai Wamenkominfo.

Sementara itu, jabatan yang ditinggalkan Arie diisi oleh Paiman Raharjo, pentolan relawan Sedulur Jokowi.

Lalu Wakil Menteri Luar Negeri diisi oleh Pahala Nugraha Mansury, Wakil Menteri BUMN diisi oleh Rosan Perkasa Roeslani, dan Wakil Menteri Agama diisi oleh Syaiful Rahmat Dasuki.

Setelah pelantikan Menkominfo dan 5 Wamen, Presiden Jokowi juga melantik dua anggota Wantimpres baru. Keduanya adalah Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto.

Ada beberapa hal menarik yang bisa dibaca dari reshuffle kali ini. Pertama, Jokowi tidak lagi melakukan perombakan kabinet berdasarkan dinamika politik di luar Istana atau tidak dimaksudkan untuk menjawab dialektika politik yang terjadi di barisan partai-partai anggota koalisi.

Misalnya, ketika reshuffle terakhir dilakukan, 15 Juni 2022, Jokowi mengakomodasi Partai Amanat Nasional di dalam kabinet untuk menjawab ketidakpastian komitmen Partai Nasdem kepada pemerintah setelah partai tersebut mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden resmi Partai Nasdem.

Dengan kata lain, reshuffle kali ini tidak dijadikan ajang untuk menyenangkan partai-partai koalisi karena tidak ditimbang berdasarkan komposisi dukungan politik partai-partai yang ada dalam barisan koalisi pemerintahan.

Kedua, Jokowi tidak mengakomodasi suara beberapa partai anggota koalisi, terutama PDIP, terkait dua menteri dari Partai Nasdem yang masih hadir di dalam kabinet.

Padahal Partai Nasdem sudah jelas-jelas dianggap berbeda jalur politik dengan Jokowi terkait dengan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Bahkan banyak yang menganggap bahwa Partai Nasdem dan Surya Paloh sudah melakukan perlawanan politik kepada Jokowi.

Namun nyatanya reshuffle yang ditunggu-tunggu terkait ‘penyingkiran’ kader Partai Nasdem di dalam kabinet, tidak juga terjadi.

Memang pada akhirnya Johnny G. Plate, yang notabene adalah salah satu kader kelas wahid Partai Nasdem, harus melepaskan jabatannya sebagai Menkominfo. Namun peristiwa tersebut terjadi bukan karena penggunaan hak prerogatif presiden dalam merombak kabinet, tapi justru karena kasus hukum yang menimpa Sekjen DPP Partai Nasdem tersebut.

Ketika reshuffle dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Johnny G. Plate, ternyata Jokowi tidak melakukannya sekaligus untuk menyingkirkan kader Partai Nasdem lainnya, yakni Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian.