Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Arie Jadi Menkominfo, Poros Politik Jokowi Dinilai Bakal Diuntungkan

Kompas.com - 17/07/2023, 17:59 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukkan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dinilai sarat aroma Pilpres 2024.

Penunjukkan Budi Arie dianggap bakal memberi keuntungan tambahan bagi poros politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertahankan status quo jelang kompetisi elektoral tahun depan.

"Orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan, dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024," kata analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, pada Senin (17/7/2023).

Baca juga: Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo, Jokowi Disebut Tegaskan Arah Dukungan ke Prabowo

Terlebih, Umam mengatakan, Budi Arie punya sekelumit pengalaman di bidang teknologi informasi dan komunikasi karena pernah duduk sebagai Direktur Utama PT Mandiri Telekomunikasi Utama (1996-2001).

"Sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," ujar Umam.

Selain itu, Umam mengatakan, penunjukkan Budi Arie menegaskan bagaimana posisi Menkominfo semakin strategis jelang tahun politik. Mengingat, Budi adalah loyalis Jokowi, dan menggantikan posisi yang sebelumnya diemban Johnny G Plate yang merupakan politikus Partai Nasdem.

Di samping itu, menurut Umam, penunjukkan Budi Arie dianggap bentuk sikap Jokowi menegaskan bahwa organisasi relawannya bukan kekuatan politik kacangan.

Baca juga: Jabat Menkominfo Sekaligus Ketum Projo, Budi Arie: Kalau Presiden Netral, Ya Kami Netral

Jokowi yang kerap diisukan berselisih paham dengan partainya, PDI-P, soal pencapresan 2024 juga dinilai sedang menegaskan arah dukungan politiknya sendiri lewat penunjukkan Budi Arie sebagai Menkominfo.

Pasalnya, Projo belakangan menunjukkan kedekatan dan sinyal dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Hasil Musra yang diinisiasi Projo juga menempatkan Prabowo sebagai sosok dengan elektabilitas terkuat (20 persen), dibandingkan bakal calon presiden dari PDI-P Ganjar Pranowo (19 persen).

"Artinya, konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi," kata Umam.

Baca juga: Dilantik Jadi Menkominfo, Budi Arie Tetap Jadi Ketua Umum Projo

Ditambah lagi, Umam mengatakan, belum lama ini Jokowi meminta relawannya tidak banyak bergerak karena koalisi belum pasti.

Umam menilai, pernyataan ini seakan menegasikan kesiapan pencapresan Ganjar yang jelas-jelas sudah siap, mengingat PDI-P sendiri telah melampaui ambang batas pencalonan presiden.

"Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," ujar Umam.

Baca juga: Lantik Budi Arie Jadi Menkominfo, Jokowi Disebut Tegaskan Arah Dukungan ke Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak Sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Gus Yahya Sebut PBNU Siap Kelola Tambang dari Negara

Nasional
Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN

Nasional
Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Pengamat: Anies Bisa Ditinggalkan Pemilihnya jika Terima Usungan PDI-P

Nasional
Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Hadiri Kuliah Umum di UI, Hasto Duduk Berjejer dengan Rocky Gerung dan Novel Baswedan

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Survei Litbang “Kompas”: 34 Persen Responden Setuju Kementerian Ditambah

Nasional
Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Putusan MA: Lukai Akal dan Kecerdasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com