Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geostrategi Bung Karno Pindahkan Ibu Kota Negara

Kompas.com - 20/06/2023, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JAKARTA tahun 1957 adalah ibu kota negara yang problemnya “ringan” ketimbang tahun 2023.

Pada tahun ini, Jakarta yang kini luasnya 661,5 km² dan populasi 10,56 juta jiwa di punggungnya begitu sarat problema, yang dianalisa untuk tahun-tahun berikutnya jalannya bisa sempoyongan.

Hal ini yang tahun 1957 begitu jelas dianalisa dan dikalkulasi Bung Karno: Jakarta bila terus menerus dijadikan ibu kota negara bakal sempoyongan.

Dalam pidatonya yang termahsyur tahun 1957, berjudul “Pidato Palangkaraya”, Bung Karno gamblang menunjukkan bahwa Jakarta, sebagai ibu kota, memiliki sejumlah problema antara lain lingkungan, banjir, dan kemacetan lalu lintas.

Apa menjadi analisa dan prediksi Bung Karno ini –paling sedikit— pada masa kini ada benarnya.

Presiden pertama Republik Indonesia ini juga mempresentasikan visi dan gagasan untuk memindahkan ibu kota dari: Jakarta ke lokasi yang lebih strategis.

Waktu itu, Soekarno mengusulkan agar pulau Kalimantan sebagai lokasi potensial untuk ibu kota baru.

Ia melihat Kalimantan sebagai lokasi yang strategis karena letaknya yang sentral di Indonesia, jauh dari wilayah rawan bencana alam, serta memiliki sumber daya alam melimpah.

Bung Karno berharap bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya.

Apa yang menjadi idiomatik harapannya ini tak terlepas dari perspektif geostrategis terhadap perencanaan kota internasional.

Lewat perspektif geostrategis pula kemudian terungkap ada implikasi terhadap penguatan kedaulatan bangsa, di mana pemindahan ibu kota dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang demi meningkatkan keamanan negara.

Hal ini memungkinkan bagi negara untuk melakukan kontrol terhadap negara secara keseluruhan, dan mengurangi risiko invasi atau intervensi dari negara-negara lain dengan mempertimbangkan keberadaan populasi yang kecil di dunia.

Geostrategis ini memperjelas pula terhadap implikasi ekonomi untuk meningkatkan ekonomi regional.

Mencakup dimensi simbolik

Di sisi lain yang tak bisa dinafikan begitu saja, bahwa suatu negara dapat meningkatkan lingkup pengaruhnya di bidang politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah regional, maupun internasional, justru dengan memilih lokasi ibu kota dalam konteks konteks geografis dan geostrategis sesuai dengan strategi nasionalnya.

Geostrategi Bung Karno terkait pemindahan ibu kota dalam koridor visi demikian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com