Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Pohon Ararea Ditanam di Depan Kedubes AS

Kompas.com - 11/06/2023, 18:21 WIB
Dzaky Nurcahyo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan pohon ararea ditanam di area trotoar depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat, sejak Minggu (11/6/2023) pagi oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta.

"Hari ini kami lakukan beautifikasi di kawasan Merdeka Selatan, termasuk di depan Kedutaan Besar AS. Ada 5.000 pohon ararea yang kami siapkan," ujar Kepala Distamhut DKI Jakarta Bayu Meghantara saat ditemui di lokasi.

Bayu mengatakan, beautifikasi dilakukan karena tanaman di depan Kedutaan Besar AS sudah tak cantik lagi.

Baca juga: Sama-sama untuk G20, Dana Renovasi TMII Lebih Besar dari Beautifikasi Bali

Tanaman teh-tehan yang tumbuh juga tak serupa dengan tanaman lainnya di sepanjang Jalan Merdeka Selatan.

Oleh karena itu, tanaman teh-tehan diganti dengan ararea supaya memiliki bentuk seragam.

"Ini kan seperti teh-tehan sudah pohon lama, sudah enggak cantik lagi, makanya kita ganti sama ararea biar in-line, mulai dari ujung ararea semua, biar sekalian," ujar Bayu.

Selian itu, Bayu mengatakan, beautifikasi dilakukan bukan karena trotoar di depan Kedutaan Besar AS baru saja dibuka kembali untuk umum.

Baca juga: Tebang Pohon demi Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Dinilai Hanya Mementingkan Beautifikasi

Ia mengatakan, program beautifikasi memang sudah direncanakan sebelumnya, atau sebelum ada pembukaan trotoar.

"Kebetulan momennya bersamaan, tetapi memang sudah kami persiapkan sejak beberapa waktu lalu beautifikasi ini. Makanya nanti enggak cuma di sisi ini saja, di sisi kanan (trotoar Monas) juga dilakukan hal serupa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com