Hati-hati Pak Jokowi, Sikap Cawe-cawe Bisa Diikuti Ratusan Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden RI Joko Widodo yang mengakui dirinya bakal cawe-cawe urusan Pilpres 2024 dinilai rawan diikuti ratusan kepala daerah.

Ini berbahaya karena selain Pilpres dan Pileg, pada tahun 2024 Indonesia juga akan menggelar Pilkada secara serentak pada bulan November di 548 daerah, dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.

"Ini jelas berdampak pada penurunan moral politisi yang lain, yang merasa bahwa langkah yang diambil presiden adalah wajar jika mengatasnamakan kepentingan bangsa dan negara," kata Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, kepada Kompas.com pada Kamis (1/6/2023).

"Padahal ini sebuah alasan klise yang sering digunakan politisi," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut, KKP: Akan Ada Harga Pokok Penjualan

Sikap ini berbahaya karena pada diri seorang kepala negara maupun kepala daerah melekat berbagai hak istimewa, wewenang, sumber daya, serta fasilitas negara yang seharusnya tidak dipakai untuk kepentingan kubu tertentu.

Terlebih, mereka membawahi ribuan ASN dan bermitra dengan aparat lainnya yang berdasarkan undang-undang tidak diperkenankan untuk tidak netral dalam kontestasi elektoral.

Kerawanan ini semakin potensial terjadi karena terdapat 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Posisi mereka digantikan oleh penjabat (pj) kepala daerah dari kalangan pejabat tinggi madya.

Baca juga: Sentimen Negatif Usai Jokowi Mengaku Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024...

Meski Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan aturan bahwa pengusulan kandidat pj kepala daerah harus atas rekomendasi parlemen secara seimbang, tetapi nama yang diputuskan menjadi pj kepala daerah ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat.

"Politik penunjukkan pj kepala daerah saja sudah problematik karena bertentangan dengan semangat demokrasi langsung, dan para pj kepala daerah tersebut tak punya legitimasi politik dan elektoral," kata Hurriyah.

"Ketika pj punya ruang kekuasaan sebesar kepala daerah terpilih, ini sangat rawan dipolitisasi untuk memobilisasi dukungan ASN, mobilisasi sumber daya, dan program-program pemerintahan untuk kepentingan politik elektoral," ungkapnya.