PBNU dan PP Muhammadiyah Sepakat Politik Identitas Berbahaya: Mendorong Perpecahan di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memandang politik identitas dapat memecah belah masyarakat.

Ia menyebutkan, politik identitas adalah politik yang didasarkan pada dukungan identitas primordial atau dukungan yang paling rendah.

Menurutnya, politik identitas bersandar pada dukungan identitas tanpa ada kompetisi yang lebih rasional, khususnya pada politik praktis dalam Pemilihan Umum.

"Kami memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," tutur Gus Yahya saat konferensi pers pertemuan PBNU dengan PP Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: PP Muhammadiyah dan PBNU Sepakat Dorong Pemilu 2024 Bermoral dan Bermartabat

Gus Yahya mengatakan, PBNU tidak mau ada politik berdasarkan identitas islam, bahkan PBNU tidak ingin identitas Nahdlatul Ulama digunakan untuk berpolitik.

"Jadi kami tidak mau ada kompetitor pilih orang NU. Kita tidak mau itu, kalau mau bertarung dengan tawaran rasional, ini yang kami harapkan," kata Gus Yahya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurut Haedar, politik identitas menyentuh unsur suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah dan Ketum PBNU Bahas Pentingnya Moral Pemimpin di Tahun Politik

"Karena menyandarkan (pada SARA), maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi," imbuh dia.

"Bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan bisa terjadi friksi seperti yang disampaikan Gus Yahya," sambung Haedar.

Sebab itu Haedar mengajak agar para politikus yang berkontestasi pada Pemilu 2024 nanti bisa mengedepankan politik yang objektif, rasional dan di dalam koridor demokrasi moderen.