Waspada El Nino, Mendagri Minta Pemda Siaga Karhutla dan Pastikan Anggaran Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh jajaran pemerintah daerah di Indonesia untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu termaktub dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2023 yang diteken Tito. Secara khusus, Tito meminta pemda untuk segera membuat payung hukum terkait penanganan karhutla.

Ia berharap, gubernur dan wali kota segera menetapkan status siaga dan/atau tanggap darurat berdasarkan hasil kaji cepat dan menetapkan serta memimpin Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Bencana Karhutla).

Baca juga: Zulhas Sebut Pemerintah Buka Kemungkinan Kembali Impor Beras untuk Antisipasi El Nino

"Pastikan tersedianya alokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota secara optimal untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla melalui program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota serta perangkat daerah lainnya," tulis Tito dalam instruksinya.

"Dalam hal anggaran untuk keadaan darurat bencana karhutla belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia, dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan," ia menambahkan.

Berkaitan dengan mitigasi karhutla, Tito meminta pemda menyiapkan personel serta sarana dan prasarana yang memadai dan dipastikan berfungsi dengan baik.

Baca juga: Kementan Akan Bentuk Gugus Tugas untuk Hadapi El Nino

Ia juga meminta pemda meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta melibatkan akademisi, kalangan bisnis, komunitas, dan media massa dalam upaya pencegahan, tanggap darurat dan penegakan hukum serta penanganan pascabencana karhutla.

Tito juga meminta para gubernur memfasilitasi pemkab dan pemkot mendorong dibentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).

"Khusus kepada bupati/wali kota untuk membentuk REDKAR sampai ke tingkat desa/kelurahan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran," ujar eks Kapolri tersebut.

Baca juga: Ada El Nino, Mendag Zulhas Ingatkan Masyarakat Harga Pangan Akan Naik

Antisipasi El Nino

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya.

Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Puncak kemarau 2023 diprediksi terjadi pada Agustus 2023, ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Dwikorita menjelaskan, wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada bulan April mendatang meliputi Bali, NTB, NTT, sebagian besar Jawa Timur.

Sedangkan wilayah yang memasuki musim kemarau pada bulan Mei meliputi sebagian besar Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Banten, sebagian Pulau Sumatera bagian selatan, Papua bagian selatan.

Baca juga: Mendag Zulhas: Masuk Musim El Nino, Jangan Kaget Harga Pangan Naik

Sementara itu, tambah dia, wilayah yang baru memasuki musim kemarau pada bulan Juni meliputi Jakarta, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Pulau Kalimantan bagian selatan, dan sebagian besar Pulau Sulawesi bagian utara.

Sementara itu, terkait prakiraan dinamika atmosfer-laut, Dwikorita menyebutkan, pada semester kedua terdapat peluang sebesar 50-60 persen bahwa kondisi netral akan beralih menuju fase El Nino.

Maka dari itu, lanjut Dwikorita, menyikapi situasi tersebut BMKG menghimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dibanding biasanya).

Baca juga: Antisipasi El Nino, Bapanas Dorong Penguatan Cadangan Pangan

"Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan jauh lebih kering dari tiga tahun terakhir," imbuhnya, dikutip melalui situs resmi BMKG.

Pemerintah daerah dan masyarakat, tambah dia, dapat lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan.