Infrastruktur dan Literasi Dinilai Kunci Perkembangan Digitalisasi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia menyatakan impian Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal digitalisasi dalam demokrasi perlu ditunjang dengan berbagai upaya lain.

Mereka membenarkan membuat kajian tentang digitalisasi demokrasi Indonesia atas permintaan Presiden Joko Widodo dengan tujuan guna mempercepat perkembangan dunia maya dalam negeri.

Menurut Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Presiden juga menyadari transformasi digital di Indonesia masih harus ditingkatkan dari segi kualitas infrastruktur.

Baca juga: Lemhannas Buat Kajian Cari Solusi Kekerasan di Papua Mulai 2023

Selain itu, lanjut Andi, pemerataan infrastruktur digital ke wilayah-wilayah terpencil, terutama pulau-pulau kecil di Indonesia, juga harus dilakukan dan dipercepat guna mencapai tujuan digitalisasi demokrasi.

"Yang penting setelah infrastruktur digital itu diperkuat, maka kita harus gerak untuk perkuat literasi digital di Indonesia, yang antara lain yang usaha kami kontribusikan sesuai arahan Presiden adalah algoritma kebangsaan," kata Andi saat memberikan Pernyataan Akhir Tahun 2022 di Lemhannas RI, Rabu (21/12/2022).

Algoritma kebangsaan yang dimaksud Andi adalah penggunaan media sosial buat memperkuat nilai-nilai kebangsaan terhadap seluruh generasi masa kini.

Di sisi lain, Andi juga menyatakan terdapat 3 persoalan yang harus diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat dalam ruang digital menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Lemhannas: Indonesia Salah Satu Negara yang Berhasil Jaga Stabilitas Harga Pangan

Ketiga persoalan itu adalah politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian) yang dianggap bisa menyebar cepat melalui ruang digital.

“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Andi.

Ketiga persoalan utama itu, kata Andi, biasanya muncul pada sejumlah media digital yang digunakan oleh masyarakat.

Menurut Andi, ada bermacam-macam solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini.

Baca juga: Lemhannas Prediksi Perang Udara dan Siber di IKN, TNI Diharap Kuasai Teknologi Baru

Pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi-regulasinya. Pemerintah diharap bisa mengendalikan infrastruktur digital dengan memperkuat regulasi dan perannya tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat.

Kedua adalah literasi digital. Menurut Andi, literasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian di tahun politik 2023 menuju Pemilu 2024.