JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberi sejumlah pesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pesan-pesan itu disampaikannya dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2022).
Pesan tersebut juga disampaikan mengingat Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia.
Baca juga: Bawaslu Awasi Medsos demi Cegah SARA, Hoaks, dan Black Campaign pada Pemilu 2024
Bahkan, bisa menjadi yang terbesar di dunia.
"Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia," ujar Jokowi dalam acara tersebut.
Karena menjadi pemilu dan pilkada yang terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya.
Sebab, Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu.
"Hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam," tutur dia.
Kendati begitu dia percaya, Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia.
Baca juga: Bawaslu: Endorse Capres Boleh, yang Tak Boleh Ajak Orang untuk Mendukung
Pesan kedua Jokowi adalah meminta Bawaslu mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024. Pelanggaran bisa saja terjadi mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar.
Meski pada akhirnya, semua pihak akan menerima keputusan akhir layaknya pertandingan sepak bola. Kendati begitu, keputusan akhir itu bisa diterima jika Pemilu diselenggarakan secara adil dan berintegritas
"Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat," ucap Jokowi.
Pelanggaran pemilu, kata Jokowi, merupakan salah satu potensi masalah yang perlu segera dipetakan.
Baca juga: Bawaslu Awasi Medsos demi Cegah SARA, Hoaks, dan Black Campaign pada Pemilu 2024
Pesan lainnya, Jokowi meminta Bawaslu bekerja keras untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
Sebab, DPT kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jokowi menyebutkan, DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan.