Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Dorong Kapolda Jatim Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan Ratusan Orang

Kompas.com - 05/10/2022, 16:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon mendorong agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak hanya mencopot Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, tapi juga Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta buntut Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang.

Fadli Zon menyebut bahwa pencopotan terhadap Nico Afinta merupakan aspirasi rakyat.

"Harusnya ada yang bertanggung jawab ya. Kalau saya lihat sih harusnya kapolda juga diganti saja, kan itu aspirasi masyarakat juga, jadi harus sensitif lah melihat gitu," ujar Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022).

Fadli Zon kemudian menyayangkan budaya pejabat di Indonesia yang berbeda dengan budaya pejabat di luar negeri.

Baca juga: Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Menurutnya, pejabat di luar negeri biasanya bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri, bukan menunggu dicopot dari jabatan.

"Jadi masih revolusi mentalnya tuh jalan, mereka mengundurkan diri. Baik itu kapolres, kapolda," ucapnya.

Fadli Zon lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Ia mengungkapkan, ada beberapa pejabat di Jepang yang mengundurkan diri, bahkan bunuh diri karena merasa gagal atas tewasnya Shinzo Abe.

"Ya karena gagal. Kita kan tidak ada tradisi itu. Ya paling enggak harusnya tradisinya, tradisi malu lah kalau gagal. Tapi ternyata malu pun sudah enggak ada, gitu," ujar Fadli.

Baca juga: Jokowi Sudah Telepon Presiden FIFA Bahas Tragedi Kanjuruhan

Diketahui, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat telah lebih dulu dicopot oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Senin (3/10/2022) malam.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, kemungkinan Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Nico Afinta dicopot harus bergantung pada hasil investigasi.

"Itu nanti kan di dalam investigasi lapangannya. Jangan kita menduga-duga. Investigasi lapangan yang menghasilkan apa. Temuan lapangannya menunjukkan apa," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).

Pacul menjelaskan, saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk menyelidiki tragedi di Stadion Kanjuruhan.

Ia menyebut tim itu sama seperti tim khusus yang dibentuk Polri untuk mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di mana ternyata Brigadir J dibunuh oleh Ferdy Sambo.

"Sama seperti kemarin tim Sambo, yang terlibat siapa saja," kata Bambang Pacul.

Baca juga: Jokowi Tinjau Stadion Kanjuruhan Malang, Lokasi Tewasnya 131 Orang Usai Laga Arema Vs Persebaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com