Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta "Venue" Piala Dunia U20 Segera Diperbaiki Sebelum Inspeksi FIFA

Kompas.com - 08/09/2022, 14:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk segera memperbaiki stadion-stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U-20 2023 sebelum inspeksi FIFA pada Oktober 2022.

"Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera memperbaiki itu karena kita ada deadline kira-kira sekitar Oktober FIFA akan melihat sejauh mana," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenanan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Stadion Gelora Bung Tomo Siap Jadi Venue Kualifikasi Piala AFC U20

Ada enam stadion yang disiapkan pemerintah untuk menjadi venue Piala Dunia U20 2023, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Gelora Sriwijaya (Palembang), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali).

Zainuddin mengatakan, keenam stadion itu sudah siap digunakan pada 2021 sebelum FIFA memutuskan mengundur penyelenggaraan Piala Dunia U-20 akibat pandemi Covid-19.

Akan tetapi, sejumlah perbaikan perlu dilakukan untuk memenuhi standar FIFA karena stadion-stadion tersebut telah dipakai di sejumlah event olahraga dalam dua tahun terakhir.

Ia mencontohkan, Stadion Manahan sudah digunakan untuk turnamen pramusim seperti Piala Menpora dan Piala Presiden, Liga 1, serta ASEAN Para Games.

"Sehingga Kondisinya masih perlu perbaikan lagi sama halnya dengan stadion-stadion lainnya seperti Si Jalak Harupat Bandung dan lain sebagainya," kata Zainuddin.

Baca juga: Daftar 30 Pemain Timnas U20 Indonesia untuk TC Persiapan Kualifikasi Piala Asia 2023

Ia menambahkan, keputusan akhir mengenai stadion mana saja yang menjadi venue Piala Dunia U-20 akan berdasarkan hasil inspeksi FIFA pada Oktober.

"FIFA sampai dengan hari ini blm menetapkan dari 6 itu, jadi tetap 6 itu masih on. Tergantung inspeksi nanti bulan yang mereka akan datang, sekitar akhir Oktober lah atau awal November di situ kita akan ketahui," ujar Zainuddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com