Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Sentil Menkominfo soal Data Bocor: Harusnya Minta Maaf

Kompas.com - 06/09/2022, 14:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyentil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang meminta masyarakat menjaga nomor induk kependudukan (NIK) masing-masing buntut kebocoran data yang terjadi.

Meutya Hafid menilai Johnny G Plate seharusnya meminta maaf kepada masyarakat, bukan hanya mengingatkan agar menjaga NIK dan sering-sering mengganti password.

"Harusnya ada sikap meminta maaf, karena secara jujur harus diakui kita belum mampu mengamankan data-data pribadi masyarakat dengan maksimal," ujar Meutya kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Kominfo tidak boleh lepas tangan terkait kebocoran data yang terjadi.

Pasalnya, kebijakan registrasi SIM adalah kebijakan dari Kemkominfo.

Baca juga: Kominfo Bantah Kecolongan 1,3 Miliar Data Registrasi SIM Prabayar

"Yang paham bagaimananya, Kemkominfo. Sehingga perlu diusut di mana letak kebocoran datanya," tuturnya.

Oleh karena itu, Meutya Hafid menduga kebocoran data yang terjadi berasal dari Kominfo dan harus segera diusut.

"Tidak bisa hanya menghimbau. Harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dalam mengusut kebocoran," ucap Meutya.

Sementara itu, Meutya Hafid memahami kepanikan yang terjadi di masyarakat imbas kebocoran data yang terjadi.

Sehingga, kata Meutya, pemerintah seharusnya perlu menyampaikan narasi-narasi yang menenangkan masyarakat.

"Seyogyanya bahasa-bahasa yang menenangkan dan meyakinkan perlu disampaikan kepada publik bahwa pemerintah akan berusaha dengan lebih baik lagi menjaga data-data pribadi warga," katanya.

Baca juga: INFOGRAFIK: 1,3 Miliar Data Bocor, Ini Cara Mengecek Nomor Ponsel Kita

Johnny G Plate sebelumnya meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi.

Ia mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan.

“Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” kata Johnny G Plate, dikutip dari siaran Kompas TV, Minggu (4/9/2022).

Selain itu, Johnny juga meminta masyarakat sering mengganti kata sandi atau password platform digital pada semua perangkat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com