Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Persoalan Lahan di Sumut, Jokowi Akan Bentuk Tim untuk Menyelesaikannya

Kompas.com - 11/07/2022, 21:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi setelah mengikuti rapat terbatas (ratas) soal agraria yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada Senin (7/11/2022).

"Hari ini kita rapat terbatas tentang agraria tentang pertanahaan di Sumut. Saya khususnya Gubernur Sumut diperintahkan presiden untuk melaporkan tentang kondisi agraria, dengan menteri terkait dan semua untuk melakukan percepatan penyelesaian tentang pertanahan di Sumatera Utara," ujar Edy.

"Semua tahu bahwa Sumut memang pure penuh dengan perkebunan, pertanahannya yang banyak persoalan di sana sini yang harus diluruskan. Itu yang tadi dibahas oleh presiden. Dan dalam waktu dekat akan dibentuk tim untuk segera kepastian konfisi agraria di Sumut," kata dia.

Baca juga: Eks Panglima TNI Jadi Menteri Agraria, Jatam Khawatir Langgengkan Perampasan Lahan Masyarakat

Edy mencontohkan, ada lahan di kawasan Bandara Polonia Medan yang harus segera diselesaikan persoalan terkait hak guna usaha (HGU)-nya.

Meski demikian, Edy memastikan bahwa persoalan lahan di Sumut bukan terkait sengketa dengan masyarakat.

Hanya saja, dia mengakui bahwa konflik lahan yang terbesar di Indonesia ada di Sumut.

Konflik tersebut sudah terjadi puluhan tahun.

"Sudah dari 30-40 tahun lalu lah, ya ini semua untuk menguntungkan untuk semua pihak tadi yang saya katakan perlu ada kepastian kalau itu milik rakyat, rakyat harus pasti memegang sertifikat sehingga dia bisa berbuat kehidupan untuk anak dan cucunya," ungkap Edy.

"Bukan diduduki oleh rakyat sebenarnya, iya begitu, ada tanah nganggur, tanah kosong milik orang, milik perusahaan, milik PTP dia nganggur dan kondisi yang kita kemarin ekonominya terganggu ya rakyat masuk di situ bercocok tanam segala macam ini akhirnya mejadi persoalan yang harus diluruskan," papar dia.

Baca juga: Moeldoko: Kami Terima 1.901 Aduan Konflik Agraria sejak 2021

Saat ditanya perihal siapa saja anggota tim yang akan dibentuk Jokowi, Edy mengakui bahwa dia belum tahu pasti.

"Nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil (pertanahan di Sumut)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com