Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Paksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Kompas.com - 19/05/2022, 15:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sangat rasional karena tak memaksakan diri maju pada Pilpres 2024.

Ujang menganggap pria yang akrab disapa Emil memiliki peluang yang cukup tipis jika dibandingkan dengan nama-nama lain, seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, yang memiliki elektabilitas lebih tinggi. 

"RK (Ridwan Kamil) sangat rasional," ujar Ujang saat dihubungi, Kamis (19/5/2022).

Ujang pun memperkirakan langkah Emil maju sebagai calon wakil presiden pun cukup berat. 

Baca juga: Masa Depan Politik Ridwan Kamil, antara Kans Capres 2024 dan Keharusan Tahu Diri

"Karena elektabilitasnya kalah oleh tiga besar capres, seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo," tuturnya.

Ujang meyakini bahwa Ridwan Kamil masih bisa bersaing di level gubernur. Selain itu, Ujang menganggap Emil lebih ingin menduduki posisi gubernur lagi untuk kedua kalinya.

"Dan saya meyakini manuver-manuver RK selama ini untuk amankan dia jadi gubernur untuk kedua kalinya," kata Ujang.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Lebih lanjut, Ujang mengeklaim sudah memprediksi hal itu sejak lama. Ridwan Kamil, kata Ujang, menggunakan momentum pencapresan untuk menjaga popularitas dan elektabilitasnya agar terjaga untuk maju lagi pada pilkada nanti.

Adapun kans besar untuk menjabat Gubernur Jawa Barat dua periode sudah diakui oleh Ridwan Kamil sendiri.

Sementara itu, Ujang mengatakan Ridwan Kamil juga berat menjadi cawapres.

"Karena pimpinan partai banyak yang kejar menjadi cawapres," imbuh dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com