Wawasan Nusantara sebagai Landasan Operasional

KOMPAS.com - Landasan operasional adalah dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara.

Landasan operasional biasanya berupa landasan pelaksanaan dari sebuah konstitusi dan landasan idiil.

Landasan idiil Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Sehingga landasan operasional merupakan landasan pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 yang harus berdasarkan wawasan nusantara.

Makna Wawasan Nusantara sebagai Landasan Operasional

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang dalam lingkup kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan.

Esensi wawasan nusantara adalah mengajarkan untuk mawas ke dalam yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah nasional sebagai satu kesatuan geopolitik.

Sedangkan mawas ke luar yaitu mengutamakan kepentingan nasional dan terciptanya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam kemajemukan Indonesia, wawasan nusantara diharapkan dapat menjadi pegangan operasional dan latar belakang sikap, pola pikir, dan tingkah laku setiap penyelenggara negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Baca juga: Pengertian dan Hakikat Wawasan Nusantara

Cita-cita bangsa yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Contoh Penerapan Wawasan Nusantara

Berikut contoh penerapan wawasan nusantara:

Bidang Politik

• Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
• Partisipasi Indonesia dalam politik luar negeri dengan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia.
• Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan.
• Mengembangkan sikap toleransi dan menghargai HAM untuk mempersatukan bangsa dalam keberagaman.
• Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Bidang Ekonomi

• Pemanfaatan kekayaan alam yang diimbangi dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
• Pembangunan ekonomi yang merata di setiap daerah di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara daerah satu dan lainnya.
• Mewujudkan otonomi daerah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.
• Mengoptimalkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dengan mendukung UMKM.
• Pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil.

Baca juga: Implementasi Wawasan Nusantara

Bidang Sosial dan Budaya

• Saling menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, hingga kebudayaan.
• Pelestarian dan pengembangsan budaya dengan menjadikan budaya sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.
• Menjaga keberagaman Indonesia dengan membentuk keserasian antarbudaya di dalamnya.
• Berbudi pekerti luhur dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa.
• Memelihara nilai-nilai positif dalam hidup bertetangga yaitu hidup rukun dan gotong royong.
• Mengubah budaya negatif yang dapat menimbulkan perselisihan menjadi budaya produktif.

Referensi

• Suradinata, Ermaya. 2005. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara Bebas
• Herdiawanto, Heri, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama. 2019. Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media Group