Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gempa Magnitudo 7,3 di Jepang, Kemenlu: Info Awal WNI dalam Kondisi Baik

Kompas.com - 17/03/2022, 08:41 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) menyatakan hingga saat ini belum mendapatkan informasi terbaru secara detail mengenai kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Jepang, usai gempa magnitudo 7,3 mengguncang wilayah timur laut negara itu, Rabu (16/3/2022) pukul 23.36 waktu setempat.

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, berdasarkan informasi awal dari KBRI Tokyo, sejauh ini WNI di Negeri Sakura tersebut berada dalam kondisi baik.

"Info awal dari KBRI Tokyo, mereka sudah mengontak simpul-simpul masyarakat di sana dan sejauh ini kondisi mereka baik," kata Faizasyah kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Dilansir dari Channel News Asia, gempa magnitudo 7,3 di Jepang menyebabkan satu orang tewas dan 69 lainnya cedera.

Baca juga: Gempa Kuat Jepang Sebabkan 1 Orang Tewas dan 69 Terluka, Peringatan Tsunami Muncul

Selain itu, ada pula beberapa laporan kebakaran, kata pemerintah, dan sejumlah orang mengalami luka-luka. Penyiar publik NHK mengatakan, satu orang telah meninggal.

"Panggilan telah membanjiri polisi dan ambulans di Fukushima dan Miyagi," kata juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno kepada wartawan.

Sementara itu, dilansir dari Reuters, gempa mengguncang gedung-gedung, serta membuat beberapa wilayah Tokyo tanpa listrik dan memicu peringatan tsunami.

"Getaran gempa terlalu kuat bagi orang untuk berdiri," menurut penyiar publik NHK.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, pemerintah sedang bekerja untuk menilai tingkat kerusakan setelah gempa.

Wilayah yang sama juga dilanda gempa besar dan diikuti tsunami pada 2011, kemudian memicu bencana nuklir Fukushima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com