Anggaran Belum Dibahas, Keseriusan DPR dan Pemerintah Selanggarakan Pemilu 2024 Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Keseriusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dipertanyakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran untuk pelaksanaan hajatan lima tahunan tersebut.

"Ada pihak yang menyatakan menunggu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terbentuk dalam tiga minggu lagi. Ini kelihatan sebetulnya, kenapa tidak sekarang? Jadi tanda tanya besar, serius enggak sih mereka mau sukseskan pemilu kita ini?" kata dia dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Luhut soal Klaim Big Data Penundaan Pemilu: Kenapa Marah-marah? Ada yang Salah?

Untuk diketahui, DPR telah menetapkan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sejak 16 Februari 2022.

Namun, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti mengenai pelantikan para anggota KPU-Bawaslu terpilih tersebut oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja, tenggat waktu pelantikan jatuh pada 11 April 2022 mendatang.

Hadar pun mengatakan, pembahasan anggaran yang tak kunjung dilakukan bisa menjadi celah bagi penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Banyak hal sebetulnya juga bisa membuat situasi akhirnya pemilu tidak bisa terlaksana, misalnya penyelenggaraan yang sifatnya berantakan, tidak disiapkan dengan baik, dananya tidak cukup tidak jelas kapan turunnya," ujar dia.

Baca juga: Perludem: Tak Ada Lagi Negara di Dunia Tunda Pemilu karena Pandemi

Anggaran menjadi krusial lantaran berkaitan dengan pembahasan Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kepastian dana dan keberadaan PKPU itu juga sangat bergantung pada DPR dan pemerintah di mana mereka penentu. Proses peraturannya dibuat oleh penyelenggara pemilu, tetapi harus konsultasi (dengan pemerintah dan DPR)," ujar Hadar.

"Kalau mereka sendiri tidak cukup serius memproses dan menetapkan dana ini dan mengalokasikan waktu untuk konsultasi, ini menjadi tanda tanya besar untuk kita semua," jelas dia.

Baca juga: Klaim Big Data Penundaan Pemilu 2024 Tak Mengada-ada, Luhut: Masa Bohong?

Untuk diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan, rapat pembahasan anggaran Pemilu 2024 akan dilaksanakan bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah resmi dilantik.

Menurutnya, rapat itu akan digelar di Komisi II menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, itu akan kita lakukan setelah pelantikan KPU dan Bawaslu yang baru," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Politisi PDI-P itu mengeklaim, rapat tersebut juga tidak akan berdekatan dengan tahapan awal Pemilu. Diketahui, tahapan awal Pemilu direncanakan berlangsung pada Juni 2022.

"Enggak, karena tahap awal itu kan diperkirakan dimulai pada Juni tahun ini. Sedangkan berakhirnya (jabatan anggota KPU dan Bawaslu sekarang) pada 11 April," jelasnya.