Novel Baswedan Sebut Kepala Biro Hukum KPK Telah Berbohong di Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengungkapkan, ada kebohongan yang disampaikan Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin, dalam sidang perdana gugatan eks pegawai KPK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Gugatan itu diajukan terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI atas tindak lanjut tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sidang gugatan yang diajukan terhadap Presiden Joko Widodo, lima pimpinan KPK, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di PTUN itu beragendakan pemeriksaan dan persiapan.

Baca juga: Gugat Tindak Lanjut TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Ada Perbuatan Sewenang-wenang oleh Pimpinan KPK

"Satu hal penting ingin saya sampaikan, tadi di sidang saya terkejut ketika Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanuddin, di persidangan dia menyatakan kebohongan," ungkap Novel saat ditemui di Gedung PTUN, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Novel, Kepala Biro Hukum KPK menyampaikan pernyataan yang tidak semestinya di hadapan persidangan terkait laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang dijadikan dasar dalam gugatan tersebut.

Novel tidak menjelaskan secara terperinci kebohongan seperti apa yang disampaikan Kepala Biro Hukum KPK itu. Ia hanya mengaku sangat terkejut dengan pernyataan yang tidak semestinya itu disampaikan mantan koleganya di KPK.

"Kenapa saya terkejut melihat dia berbohong? Karena selama ini saya kenal dengan dia sebagai kolega dan ternyata integritasnya itu begitu cepat berubah. Saya pikir itu menjadi masalah yang menyedihkan," ucap Novel.

"Saya juga kaget kok kenapa ada upaya untuk berbohong maupun menyampaikan hal yang tidak patut ya," ujar dia.

Dalam gugatannya, eks pegawai KPK meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Malaadministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Mereka juga meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

PTUN juga diminta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 dan Rekomendasi Komnas HAM.

Tak hanya itu, para mantan pegawai KPK itu juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.