Contoh Negara Teokrasi

KOMPAS.com - Teori negara teokrasi sering disebut juga teori ketuhanan. Teori negara teokrasi muncul ketika manusia diliputi suasana anarkis dan mengalami penderitaan akibat berlakunya hukum rimba. Manusia yang kuatlah yang menjadi pemenang.

Kondisi ini membuat manusia mendekati dan meminta Tuhan untuk mengirimkan penguasa atau raja yang dapat melepaskan penderitaannya.

Teokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dalam praktiknya menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada kedaulatan Tuhan. Teokrasi menitikberatkan pada wakil Tuhan dan pemimpin umat.

Pada zaman sekarang, negara yang menerapkan sistem politik teokrasi jumlahnya sudah sangat sedikit. Beberapa negara menerapkan sistem teokrasi dengan jenis teokrasinya masing-masing.

Beikut contoh negara teokrasi:

Vatikan

Negara vatikan merupakan monarki nonturun temurun di mana kepala negara yang berdaulat adalah seorang Paus.

Setelah penaklukan Roma pada 20 September 1870, negara-negara kepausan termasuk Roma dan Vatikan diambil oleh Kerajaan Italia. Pada 1929, diadakan perjanjian lateran antara pemerintah Italia dengan Vatikan yang menghasilkan negara baru Kota Vatikan sebagai negara merdeka.

Baca juga: Teori Negara Teokrasi

Negara Kota Vatikan tergolong dalam monarki elektif teokratis. Monarki elektif teokrasi pada umumnya sama dengan negara monarki lain, tetapi ada unsur ketuhanan yang diterapkan dalam jenis ini.

Penerapannya dalam pemerintahan sama seperti kerajaan, tetapi sangat kental dengan unsur ketuhanan di mana Katolik menjadi fokus agama yang dianut oleh negara ini.

Paus dipilih oleh sebuah majelis senator gereja yaitu Dewan Kardinal. Seorang paus dipilih untuk jabatan seumur hidup sampai dengan kematiannya atau mengundurkan diri.

Disebut monarki nonturun temurun karena kepala negaranya menjabat seumur hidup dan tidak diberikan kepada keturunannya, melainkan kepada seorang imam yang berilmu dan memiliki keimanan Katolik yang kuat.

Republik Islam

Republik Islam Iran

Di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini, Republik Islam Iran didirikan setelah meletusnya revolusi Iran. Sejak saat itu, Iran memiliki banyak pemuka agama dan pejabat agama di dalam pemerintahan yang kuat.

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Pemimpin Agung sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual yang posisinya lebih tinggi daripada Presiden Iran.

Sistem politik Republik Islam Iran cenderung mengarah pada sistem politik teokrasi jenis teodemokrasi. Teodemokrasi merupakan perpaduan antara unsur ketuhanan dan pelibatan rakyat dalam pemerintahannya.

Terlihat dari berbagai pemilihan umum serta eksistensi partai politik di Republik Islam Iran yang menunjukkan bahwa peran rakyat masih sangat berpengaruh dalam pemerintahan negara.