Cak Imin Bantah Diarahkan Istana untuk Usulkan Penundaan Pemilu

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah adanya keterlibatan Istana dalam usul penundaan Pemilu 2024.

Ia mengklaim, usulan ini bahkan belum dibicarakan dengan Istana.

"Belum. Kita (berkomunikasi) dengan para ketua umum (partai politik) dulu, baru nanti setelah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," ujar Muhaimin pada Rabu (2/3/2022).

Ia masih berpegang pada alasan ekonomi di balik usul penundaan Pemilu 2024.

Muhaimin juga membantah ada arahan pemerintah dalam usul penundaan tersebut.

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

"Enggak ada (arahan dari pemerintah)," ucap Muhaimin.

"Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, stagnasi politik," lanjutnya soal alasan mengusulkan ditundanya Pemilu 2024.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Istana membantah

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah adanya anggapan soal pemerintah yang dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Faldo menegaskan pekerjaan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara.

Baca juga: Tuduhan Istana Gerakkan Elite untuk Tunda Pemilu, Stafsus Mensesneg: Jangan Seret-seret!

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (28/2/2022). 

Faldo menuturkan, deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Sehingga, pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut.

Namun, menurut dia, sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung.