Fraksi PPP: Kalau Amendemen Hanya untuk Muluskan Penundaan Pemilu, Terkesan Dipaksakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi berpandangan bahwa hingga kini tidak ada wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda Pemilu 2024.

Namun, Baidowi mengingatkan agar amendemen UUD 1945 sebaiknya tidak digunakan untuk memuluskan agenda-agenda tersebut.

"Kalau Fraksi PPP khususnya PP GMPI, melihat kalau amendemen konstitusi hanya untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, itu kok kayaknya terkesan dipaksakan," kata Baidowi dalam diskusi virtual PP GMPI bertemakan "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?" Selasa (1/3/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai, Fraksi PPP selalu mengingatkan agar bermain dalam politik yang tidak melawan logika.

Baca juga: Wacana Penundaan Pemilu, PPP Soroti Anggaran Besar KPU Rp 84 Triliun

Adapun logika yang dimaksud adalah mematuhi aturan UUD 1945 atau Konstitusi tentang Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Kami selalu mengatakan, janganlah kita berpolitik melawan logika kewarasan berpikir. Maksudnya, ya logika kewarasan berpikir sekarang bahwa konstitusi yang ada ditaati," jelasnya.

Kendati demikian, Awiek menilai dalam politik, semua serba opsional dan tidak ada yang tidak mungkin atau mustahil.

Akan tetapi, Fraksi PPP disebut tetap berkomitmen menjaga amanah reformasi, salah satuya UUD 1945 terkait mekanisme Pemilu.

"Maka, sampai saat ini kita berharap konstitusi yang sudah disepakati bersama, ya itu ditaati dulu, dilakukan," ujarnya.

"Kalaupun kemudian ada wacana penundaan pemilu, itu ya harus membongkar dulu, mengamendemen dulu konstitusi kita," sambung Ketua DPP PPP itu.

Baca juga: Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Siapa Berkepentingan?

Diketahui bersama, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.