Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Politik di Negara Otoriter

Kompas.com - 28/02/2022, 05:30 WIB
Issha Harruma,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

 KOMPAS.comPartisipasi politik menurut Herbert McClosky, adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum.

Tak hanya di negara demokrasi, partisipasi politik juga menjadi hal yang penting di negara otoriter.

Apalagi, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) dinilai dapat memperkuat legitimasi sebuah pemerintahan di mata dunia.

Hal inilah yang membuat pemerintah di negara otoriter selalu mengusahakan agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi.

Baca juga: [Biografi Tokoh Dunia] Joseph Stalin dan Sejarah Kelam Rusia di Genggaman Pemimpin Otoriter

Partisipasi politik menjadi kegiatan yang dilakukan secara sukarela maupun tidak karena adanya unsur paksaan, tekanan ataupun manipulasi dari kelompok tertentu.

Di negara otoriter, tujuan utama dari partisipasi politik adalah mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat moderen, produktif dan berideologi kuat.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu arahan yang ketat dari monopoli partai politik.

Namun, sistem Pemilu dalam negara otoriter, seperti komunis, berbeda dengan negara demokrasi.

Hal ini dikarenakan hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan. Para calon itu juga harus melewati penyaringan yang dilakukan partai berkuasa.

Di luar Pemilu, partisipasi politik juga dapat diberikan melalui organisasi, seperti golongan pemuda, buruh dan organisasi kebudayaan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan ketat sehingga potensi masyarakat dapat dimanfaatkan sekaligus dikontrol.

Namun, negara otoriter juga menghadapi dilema dalam memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang menjadi hal mutlak untuk membentuk masyarakat yang diinginkan.

Kontrol yang dilonggarkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas sistem yang telah berjalan.

 

Referensi:

  • Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com