KSP: Presiden Perintahkan Klaim Tunggakan RS Covid-19 Rp 25,1 Triliun Segera Dibayarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Noch T Mallisa menyatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19 ke rumah sakit.

Besaran tunggakan yang harus dibayarkan, kata Mallisa, sebesar Rp 25 triliun.

“Presiden meminta agar biaya perawatan Covid-19 sebesar Rp 25,1 Triliun bisa segera dibayarkan kepada rumah sakit yang telah melayani masyarakat," kata Mallisa, dikutip dari Antara, Minggu (27/2/2022). 

Baca juga: Penumpang Bandara Soekarno-Hatta Diminta Tolak Tawaran Hasil Tes Covid-19 Palsu

“KSP akan mengawal proses ini dan menjamin keterbukaan terhadap masukan dan kritik penerima klaim untuk biaya pasien,” lanjut Mallisa.

Mallisa menyampaikan, KSP akan memastikan rumah sakit tetap memberikan pelayanan dengan baik dan tidak terbebani dengan tunggakan klaim.

Di samping itu, Mallisa juga mendorong pihak rumah sakit untuk terus proaktif meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data dan memenuhi syarat pelunasan klaim.

Kemenkes pada pekan lalu, seperti ditulis Antara, mengakui terdapat kewajiban pembayaran klaim kepada rumah sakit untuk pelayanan pasien Covid-19 sebesar Rp 25,1 triliun.

Tunggakan tersebut merupakan sisa utang pemerintah kepada rumah sakit pada 2021.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, pelunasan klaim Rp 25,1 triliun tersebut belum dapat diselesaikan karena belum semua rumah sakit menyerahkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) kepada Kemenkes.

BAR merupakan syarat pembayaran klaim biaya perawatan Covid-19.

Baca juga: Menkes: Tunggakan Klaim Rumah Sakit Rp 25 Triliun Akan Segera Dibayarkan

Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Budhi Suryadharma mengatakan saat ini Kemenkes sedang mempercepat penyelesaian klaim biaya penanganan pasien Covid-19.

"Kami mohon kerja sama dari pihak rumah sakit agar merespon cepat dalam melengkapi berkas klaim yang diminta BPJS Kesehatan dan Kemenkes, serta memperhatikan batasan waktu pengajuan klaim yang sudah ditentukan untuk menghindari klaim kadaluarsa," kata Budhi dalam audiensi Percepatan Pembayaran Klaim Pelayanan Covid-19 di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (25/2/2022).