Mahfud: Pemerintah Tengah Kaji Regulasi Jurnalisme Berkualitas dan Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji regulasi mengenai jurnalisme berkualitas dan bertanggung jawab.

Mahfud mengatakan, regulasi ini merupakan usulan Dewan Pers dan langsung direspons Presiden Joko Widodo dengan memerintahkan kementerian terkait untuk merumuskan aturan tersebut.

"Saat ini, pemerintah tengah melakukan kajian akademis atas usulan regulasi yang disampaikan Dewan Pers tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital," kata Mahfud dalam acara peringatan Hari Pers Nasional, Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang, Apa Bedanya?

Mahfud mengatakan, dalam kajian ini, pemerintah juga telah menyiapkan opsi apakah regulasi ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).

Mahfud juga menuturkan, dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk mengawal proses penyusunan regulasi tersebut.

"Saya sendiri telah memerintahkan jajaran saya untuk mengawal proses penyusunan regulasi tersebut dengan mengkoordinasikan norma hukumnya dengan Kemkominfo," katanya.

Baca juga: Mahfud MD: Tiga Kasus di Indonesia Timur Tidak Berkaitan dengan SARA

Selain itu, Mahfud menyatakan, insan pers Indonesia selama ini telah memainkan perannya sebagai lembaga yang menyajikan informasi, pendidikan, hiburan, dan juga sebagai kontrol sosial.

Menurutnya, pers Indonesia telah menjembatani komunikasi antara publik dan pemerintah.

Dalam penyediaan informasi, ia berharap media massa menghindari sensasi dan hendaknya mengedepankan kabar bernuansa kondusif bagi bangsa ini.

"Itu yang kami harapkan. Boleh karena ada fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi hiburan, boleh Anda menghibur tetapi jangan mengibul," tegas dia.