Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi "Booster" Dimulai, Pimpinan Komisi IX Ingatkan Soal Pendataan

Kompas.com - 12/01/2022, 12:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memulai vaksinasi booster secara gratis pada Rabu (12/1/2022).

Namun, Melki mengingatkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merapikan data terkait vaksinasi agar vaksinasi booster dapat dilaksanakan secara efektif.

"Secara teknis nantinya Kementerian Kesehatan mesti mulai mempersiapkan dengan baik berbagai kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang dibutuhkan, terutama dan paling mendasar terkait dengan bagaimana merapikan betul soal data vaksinasi yang kita miliki dari seluruh Indonesia," kata Melki kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 untuk Booster Aman

Politikus Partai Golkar itu mengemukakan, pendataan tersebut mesti dilakukan dari hari ke hari hingga bulan ke bulan. Menurut dia, Kemenkes pasti sudah memiliki data tersebut tetapi masih perlu dirapikan serta dibagikan ke pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga RT dan RW.

"Itu memudahkan kita untuk nantinya langsung menjangkau pada orang per orang yang sudah melaksanakan vaksinasi kedua untuk bisa mendapatkan booster," ujar Melki.

Dia menambahkan, pemerintah juga mesti segera mempersiapkan para lansia untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster sesuai dengan waktunya.

"Dan juga kelompok masyarakat rentan yang memang karena kondisi, karena pekerjaan, karena situasinya, memang perlu juga segera mendapatkan booster, juga perlu segera diformulasikan untuk segara diberikan vaksinasi booster yang kita miliki," kata dia.

Vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster yang bersifat sebagai penguat dimulai pada Rabu ini.

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat.

"Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama," ujar Jokowi, Selasa kemarin.

Jokowi menyatakan, vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk warga lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan.

Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan agar dapat menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua dalam jangka waktu lebih dari enam bulan sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com