Jakarta Terapkan PTM 100 Persen di Tengah Omicron, Anggota DPR Minta Tes Covid-19 Acak

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta ada pemberlakuan random testing Covid-19 secara berkala pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen.

Secara khusus, ia meminta hal itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diketahui akan menerapkan PTM 100 persen pada besok Senin (3/1/2022).

Bukan tanpa alasan, pelaksanaan random test disarankan mengingat Indonesia kini sudah terdeteksi varian baru Covid-19 yaitu varian Omicron.

"Random test kepada siswa ini saya kira untuk mengetahui karena varian Omicron ini banyak yang OTG (Orang Tanpa Gejala). Sehingga perlu ada random test," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/1/2022).

Baca juga: PTM Terbatas 100 Persen Tiap Hari Mulai Januari 2022, Ini Aturan dan Syaratnya

Politikus PDI-P itu mengatakan, random test dilakukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan PTM 100 persen ditemukan siswa atau pun tenaga pendidik yang terpapar Covid-19 baik varian Omicron maupun lainnya.

Menurut dia, jika dalam random test itu ditemukan siswa atau tenaga pendidik yang terpapar, maka sekolah harus melakukan langkah antisipasi lebih lanjutnya.

"Misalnya, dengan menerapkan kembali ke online atau dikurangi kapasitasnya menjadi 50 persen. Sehingga bergantian untuk proses pembelajarannya, luringnya atau tatap mukanya. Begitu, jika 100 persen tetap akan diberlakukan," ucap dia.

Baca juga: Aturan Baru: Wajib Karantina 14 Hari Bagi WNI dari Negara yang Terinfeksi Omicron

Kendati demikian, Rahmad berpandangan bahwa Pemprov DKI Jakarta maupun Pemda lainnya juga perlu mempertimbangkan pemberian kebebasan bagi setiap satuan pendidikan terkait PTM 100 persen.

Sebagai contoh, ia menggambarkan apabila ada satu sekolah yang belum yakin menyelenggarakan PTM 100 persen, maka seharusnya diberikan kebebasan untuk tetap melakukan pembelajaran daring.

"Saya kira harusnya diberikan kebebasan untuk diizinkan tidak 100 persen. Tetapi 50 persen dulu, sampai tahap evaluasi," ucapnya.

Atas hal-hal itu, ia menekankan agar setiap satuan pendidikan juga menerapkan evaluasi terhadap jalannya PTM 100 persen.