Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Terapkan PTM 100 Persen di Tengah Omicron, Anggota DPR Minta Tes Covid-19 Acak

Kompas.com - 02/01/2022, 21:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo meminta ada pemberlakuan random testing Covid-19 secara berkala pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen.

Secara khusus, ia meminta hal itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diketahui akan menerapkan PTM 100 persen pada besok Senin (3/1/2022).

Bukan tanpa alasan, pelaksanaan random test disarankan mengingat Indonesia kini sudah terdeteksi varian baru Covid-19 yaitu varian Omicron.

"Random test kepada siswa ini saya kira untuk mengetahui karena varian Omicron ini banyak yang OTG (Orang Tanpa Gejala). Sehingga perlu ada random test," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/1/2022).

Baca juga: PTM Terbatas 100 Persen Tiap Hari Mulai Januari 2022, Ini Aturan dan Syaratnya

Politikus PDI-P itu mengatakan, random test dilakukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan PTM 100 persen ditemukan siswa atau pun tenaga pendidik yang terpapar Covid-19 baik varian Omicron maupun lainnya.

Menurut dia, jika dalam random test itu ditemukan siswa atau tenaga pendidik yang terpapar, maka sekolah harus melakukan langkah antisipasi lebih lanjutnya.

"Misalnya, dengan menerapkan kembali ke online atau dikurangi kapasitasnya menjadi 50 persen. Sehingga bergantian untuk proses pembelajarannya, luringnya atau tatap mukanya. Begitu, jika 100 persen tetap akan diberlakukan," ucap dia.

Baca juga: Aturan Baru: Wajib Karantina 14 Hari Bagi WNI dari Negara yang Terinfeksi Omicron

Kendati demikian, Rahmad berpandangan bahwa Pemprov DKI Jakarta maupun Pemda lainnya juga perlu mempertimbangkan pemberian kebebasan bagi setiap satuan pendidikan terkait PTM 100 persen.

Sebagai contoh, ia menggambarkan apabila ada satu sekolah yang belum yakin menyelenggarakan PTM 100 persen, maka seharusnya diberikan kebebasan untuk tetap melakukan pembelajaran daring.

"Saya kira harusnya diberikan kebebasan untuk diizinkan tidak 100 persen. Tetapi 50 persen dulu, sampai tahap evaluasi," ucapnya.

Atas hal-hal itu, ia menekankan agar setiap satuan pendidikan juga menerapkan evaluasi terhadap jalannya PTM 100 persen.

Di sisi lain, Rahmad juga menyarankan agar Pemerintah Daerah seharusnya memastikan daerahnya sudah melakukan vaksinasi 100 persen terhadap anak yang akan sekolah maupun tenaga pendidik.

"Dipastikan semuanya anak-anak kita yang akan tatap muka 100 persen divaksinasi. Kalau belum, lebih baik kita tunda dulu lah. Berapa lama, kan cuma sebentar, sebulan selesai itu anak-anak yang mau sekolah itu divaksinasi," sarannya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar PTM setiap hari dengan jumlah siswa setiap kelas mencapai 100 persen dari kapasitas.

Baca juga: IDAI: PTM 100 Persen Bisa Digelar jika Tak Ada Kenaikan Kasus Covid-19 dan Transmisi Lokal Omicron

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"PTM terbatas dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik dapat 100 persen dari kapasitas ruang kelas dengan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam keterangan tertulis, Minggu (2/1/2022).

"Protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com