Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Watchdoc Berpihak pada Mereka yang Dilemahkan

Kompas.com - 05/11/2021, 19:21 WIB
Kristian Erdianto

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai, rumah produksi Watchdoc Documentary dapat disejajarkan dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Sebab, Watchdoc meraih penghargaan yang pernah diberikan kepada Gus Dur dan Pramoedya. Gus Dur menerima penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Community Leadership pada 1993.

Sementara, Pramoedya menerima penghargaan di bidang penulisan sastra dan jurnalistik pada 1995.

"Dengan penghargaan ini Watchdoc sejajar dengan Gus Dur dan Pramoedya Ananta Toer serta beberapa nama besar lainnya, meskipun nanti kita bisa berdebat," kata Beka, dalam diskusi film dokumenter, Belajar dari Watchdoc, dikutip dari Antara, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Raih Penghargaan Ramon Magsaysay, Watchdoc: Jadi Kontrak Politik-Moral agar Konsisten

Selain itu, Beka mengatakan, karya-karya Watchdoc telah menunjukkan keberpihakan pada masyarakatatau kelompok yang dilemahkan.

Melalui film dokumenter, Watchdoc telah menyebarkan pesan kepada masyarakat terkait isu lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, dan kesetaraan gender.

"Ini juga menjadi media keberpihakan kepada mereka yang lemah atau dilemahkan," ujarnya.

Beka menambahkan, selama ini Watchdoc telah berperan dalam upaya pemajuan HAM. Tidak berlebihan jika Watchdoc juga mendapat Gwangju Price for Human Rights.

Menurut Beka, dua penghargaan itu memiliki makna besar dalam gerakan demokratisasi dan penegakan HAM.

Dia berharap capaian tersebut dirayakan dengan kembali melahirkan karya-karya yang lebih baik dan memiliki pesan kuat, yakni merawat kemanusiaan serta keberpihakan.

Watchdoc Documentary menerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Emergent Leadership.

Penghargaan tersebut diberikan karena film-film dokumenter Watchdoc dianggap sebagai jurnalisme investigasi yang menggunakan platform baru dan kreatif dalam menyoroti masalah sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Selain itu, Watchdoc yang dirintis sejak 2009 ini juga dianggap memberdayakan komunitas yang terpinggirkan dan rentan, serta menginspirasi kaum muda untuk mencari kebenaran.

"Karya-karya Watchdoc mengangkat sesuatu yang tak banyak dibicarakan atau dihindari orang, dan mendistribusikannya kepada generasi baru," kata Presiden Ramon Magsaysay Award Foundation Susan Afan dari Manila, Filipina, lewat pernyataan pers, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Profil Watchdoc, Rumah Produksi yang Dapat Penghargaan Ramon Magsaysay

Selama 12 tahun, Watchdoc telah memproduksi sekitar 300 judul film dokumenter. Beberapa di antaranya Sexy Killers, Tenggelam dalam Diam, The Endgame, Dilarang Sakit, dan Alkinemokiye.

Produser senior Watchdoc Ari Trismana mengatakan, penghargaan ini menjadi kontrak politik dan moral bagi Watchdoc agar tetap konsisten mengadvokasi publik dalam isu lingkungan, demokrasi, dan HAM.

"Selain sebagai bentuk apresiasi, sebenarnya juga jadi semacam alat kontrak politik dan moral agar penerima tetap konsisten ada di jalurnya," ujar Ari saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Ari mengaku bangga atas penghargaan Ramon Magsaysay yang diterima Watchdoc. Namun, ia mengatakan, penghargaan ini bukan semata hasil kerja keras Watchdoc sendirian.

"Sebab dalam film dokumenter yang kami produksi, di situ ada keberanian para subyek untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Keberanian mereka bukannya tanpa risiko. Maka mereka juga wajib diapresiasi," ucap dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com