Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan, IDI: Memang Golden Standard-nya

Kompas.com - 02/11/2021, 17:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan, masyarakat harus memahami tes PCR terkait Covid-19 untuk perjalanan bertujuan untuk menekan penularan Covid-19.

Ia mengatakan, skrining yang dilakukan menggunakan tes PCR memiliki tingkat validasi yang tinggi dibandingkan tes antigen.

"PCR inilah yang menjadi satu jawaban, karena memang golden standard-nya itu adalah PCR, kalau swab antigen ini dengan tingkat validasi yang memang jauh di bawah daripada PCR," kata Adib dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube FMB9_IKP, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Kebijakan Wajib PCR atau Antigen Bagi Pelaku Perjalanan Darat Dinilai Membebani Masyarakat

Adib memahami kendala yang dihadapi masyarakat dari syarat hasil tes PCR untuk perjalanan adalah masa berlaku hasil tes PCR yang terlalu cepat.

Namun, ia mengatakan, saat ini, pemerintah menetapkan hasil tes PCR berlaku selama 3x24 jam.

"Kalau kita bicara ideal ya dalam satu perjalanan ya 3x24 jam itu menurut saya itu saya setuju," ujarnya.

Lebih lanjut, Adib mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, penambahan kasus Covid-19 masih terjadi hingga saat ini.

Baca juga: Aturan Perjalanan Darat 250 Km Wajib PCR atau Antigen, Anggota DPR: Kita Belum Pulih 100 Persen

Oleh karenanya, ia meminta seluruh masyarakat dapat mempertahankan kondisi sepert sekarang ini dan mewaspadai lonjakan kasus pada akhir tahun.

"Ini supaya dipahami dan kemudian tinggal masalah pembiayaan (tes Covid-19) bagaimana masalah itu bisa diakomodasi dalam satu kebijakan supaya masyarakat bisa tetap menjangkau dengan pembiayaan tadi," ujar Adib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com