Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akankah Vaksin Covid-19 "Booster" untuk Jemaah Umrah Berbayar? Ini Kata Kemenkes

Kompas.com - 12/10/2021, 21:16 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi kembali membuka izin umrah bagi jemaah Indonesia.

Namun, hanya jemaah dengan jenis vaksin Covid-19 tertentu yang disetujui Arab Saudi untuk ibadah haji dan umrah yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.

Adapun masyarakat Indonesia mayoritas disuntik vaksin Sinovac sehingga membutuhkan booster vaksin.

Baca juga: AMPHURI Minta Dilibatkan Bahas Teknis Pemberangkatan Jemaah Umrah Bersama Saudi

Lantas, akankah vaksin booster untuk jemaah umrah berbayar?

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mekanisme vaksin booster berbayar atau gratis untuk jemaah umrah harus didiskusikan lebih lanjut beserta aturan mengenai protokol kesehatannya.

"Kita tunggu dulu teknisnya karena ini baru informasi awal (vaksin booster untuk jemaah) yang harus banyak didiskusikan bukan hanya vaksin, tapi karantina dan prokes, nanti finalnya akan disampaikan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Nadia mengatakan, tak menutup kemungkinan booster vaksin akan sama seperti vaksin influenza yang dilakukan secara berbayar.

Namun, keputusan tersebut bergantung pada kesempatan pemerintah.

"Bisa saja kan vaksin influenza kemarin juga berbayar ya, nanti tergantung hasil kesepakatan," ujar dia.

Baca juga: AMPHURI Akan Pastikan Calon Jemaah Umrah Dapat Vaksinasi Dosis Lengkap dan Booster

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir memastikan jemaah umrah akan mendapatkan dosis ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

"Jadi tentunya mereka dapat program khusus karena persyaratan yang disyaratkan oleh Saudi Arabia bahwa harus tiga kali suntikan dengan satu kali booster. Maka itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan," kata Kadir, dalam diskusi daring, Selasa (21/9/2021).

Kadir mengatakan, pihaknya akan menyiapkan program untuk para jemaah umrah dalam mendapatkan booster vaksin Covid-19.

Ia menyebut, jemaah yang tidak memiliki sertifikat vaksin tidak boleh berangkat umrah.

"Tentunya ini kita tidak akan mengizinkan mereka untuk bisa melakukan ibadah umrah tidak mempunyai sertifikat vaksinasi dan tentunya vaksin yang akan digunakan vaksin yang direkomendasi oleh Saudi Arabia," ujar dia.

Sementara itu, Kadir menyampaikan, aplikasi PeduliLindungi hanya digunakan dalam proses keberangkatan umrah dari Indonesia.

Baca juga: AMPHURI Minta Dilibatkan Bahas Teknis Pemberangkatan Jemaah Umrah Bersama Saudi

Ia mencontohkan ketika masuk Asrama Haji, aplikasi tersebut baru digunakan sebagai screening awal.

"Bilamana terdeteksi PCR-nya positif itu akan keluar informasinya berwarna hitam dan mereka pasti tentunya langsung dilakukan karantina," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com