Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Selama Covid-19 Masih Ada, PPKM Akan Terus Berlaku

Kompas.com - 15/09/2021, 08:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah bakal terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi Covid-19 masih terjadi.

Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah dalam mengendalikan pandemi di Tanah Air.

"Selama Covid-19 masih ada di Indonesia, pemerintah secara tegas akan memberlakukan PPKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi tiap minggu," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Sampai Kapan PPKM Jawa-Bali Diperpanjang? Ini Penjelasan Luhut

Wiku mengatakan, evaluasi maupun perubahan aturan PPKM yang dilakukan setiap minggu merupakan bentuk penyesuaian atas kondisi perkembangan virus yang dinamis.

Ia memastikan, aturan PPKM akan selalu bertumpu pada data terkini untuk menjawab perkembangan situasi di lapangan.

Wiku pun mengeklaim bahwa dengan diberlakukannya PPKM, situasi pandemi di Indonesia sudah mulai menunjukkan perbaikan.

Hal itu nampak dari terus menurunnya angka positivity rate diiringi dengan peningkatan testing dan tracing.

"Perkembangan yang baik ini sudah sepatutnya kita apresiasi karena menunjukan ketahanan bangsa kita dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar dia. 

Wiku mengatakan, Indonesia telah melewati second wave atau puncak kedua pada bulan Juli lalu.

Padahal, sejumlah negara saat ini tengah meghadapi third wave atau puncak gelombang ketiga pandemi.

Baca juga: Satgas: Waspadai Kemungkinan Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga

Tiga gelombang pandemi dunia masing-masing terjadi pada Januari 2021 sebagai puncak pertama, April 2021 puncak kedua, dan Agustus-September 2021 sebagai puncak ketiga.

Di Indonesia, puncak kasus pertama terjadi bersamaan dengan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Jepang, yakni Januari 2021.

Namun, ketika negara lainnya mengalami puncak kedua pada April 2021, kasus Covid-19 di Indonesia justru terus mengalami perlandaian.

Sebaliknya, saat RI menghadapi puncak gelombang kedua pada bulan Juli, negara-negara lain tak mengalami eskalasi.

Baca juga: 3.830 Orang Positif Covid-19 Aktivitas di Tempat Umum, Satgas: Akan Dibawa ke Isoter

Oleh karena itu, untuk mencegah kasus kembali melonjak pemerintah akan terus menerapkan pembatasan dan kebijakan lainnya seperti percepatan vaksinasi.

Masyarakat pun diminta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. "Pemerintah akan terus melakukan upaya pengendalian semaksimal mungkin," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com