Konsep Sipil-Militer Memandang Keamanan Nasional, serta Pengaruhnya terhadap Kebijakan Luar Negeri

HUBUNGAN sipil-militer dalam struktur kenegaraan kerap sangat mempengaruhi keamanan nasional, dan sangat berkaitan dengan kebijakan luar negeri sebuah negara.

Sebenarnya, masalah ini tidak sederhana namun tidak pula terlalu rumit. Hal tersebut dapat dilihat pada aktivitas keseharian dinamika hubungan sipil-militer dalam kegiatan sebuah pemerintahan.

Namun, tetap saja akan ada persoalan besar ketika perbedaan pandangan terhadap sebuah masalah muncul di permukaan. Perbedaan perspektif atau titik tinjau dalam beberapa masalah selalu akan berbeda antara para politisi dengan pejabat militer.

Baca juga: 25 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat Satu Tingkat

Perbedaan perbedaan inilah yang sesekali akan berakibat runyam bagi keamanan nasional, yang juga berhubungan erat dengan kebijakan luar negerinya.

Kejadian fatal ketika Pearl Harbor luluh lantak akibat serangan mendadak Divisi Udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang adalah sebuah contoh dari perbedaan pandang sipil dan militer.

Pada Februari 1941, Panglima Armada Angkatan Laut Amerika Serikat, Rear Admiral James O Richardson dipecat dari jabatannya. Dia dipecat karena memperotes keputusan Presiden Roosevelt yang menggeser satuan armada Angkatan Laut dari pangkalan induk San Diego ke Pangkalan Depan Pearl Harbor di Hawaii.

Rear Admiral James Richardson mengatakan, gelar kekuatan laut pada remote area yang terbuka seperti Pearl Harbor sangat rawan terhadap serangan udara dan torpedo.

Baca juga: AS Perintahkan Pesawat Sipil untuk Bantu Evakuasi di Afghanistan

Hanya 10 bulan setelah itu, pada tanggal 7 Desember 1941 Pearl Harbor luluh lantak akibat serangan mendadak Divisi Udara Angkatan Laut Kerajaan Jepang. Perbedaan pendapat sipil-militer yang berakibat runyam.

Berikutnya, Jenderal Douglas Mc Arthur, Panglima Flamboyan dikenal luas dan populer dengan fotonya yang khas memegang pipa, dipecat oleh Presiden Harry S Truman pada era Perang Korea.

Salah satu penyebabnya adalah karena dianggap tidak patuh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh administrasi Gedung Putih. Tentu saja setelah sebelumnya mengalami masalah dalam beberapa hal yang menunjukkan banyak perbedaan pendapat.

Dalam kontroversi yang terjadi pada akhir era perang Vietnam, Jenderal Westmoreland atau nama lengkapnya William Childs Westmoreland mantan Panglima Angkatan Perang Amerika Serikat di Vietnam yang kemudian menjadi Kepala Staf US Army menegaskan, "The military don't start wars. Politicians start wars".

Baca juga: Tentara Terakhir Pulang, Militer AS di Afghanistan Akhiri Tugasnya