Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Pemerintah Telah Amankan 458 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Kompas.com - 25/08/2021, 11:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga kini pemerintah sudah mengamankan 458 juta dosis vaksin Covid-19. Jumlah ini, disebut Budi, telah mencukupi kebutuhan vaksin bagi sekitar 216 juta target sasaran.

"Kita sudah men-secure vaksin itu 458 juta, jadi harusnya ini cukup, sedikit lebih dari cukup dari jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk 216 juta target sasaran," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (25/8/2021).

Budi menuturkan, sebanyak 80 juta dosis vaksin direncanakan tiba di Indonesia pada September 2021 nanti.

Baca juga: Beroperasi Mulai Pekan Lalu, RS Pertamina Tanjung Duren Kini Rawat 32 Pasien Covid-19

Ia menyebut, jumlah itu merupakan yang  tertinggi atau puncak kedatangan vaksin di Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, Budi mengatakan, laju percepatan vaksinasi Covid-19 akan jauh lebih tinggi.

Budi melanjutkan, jumlah tersebut masih bisa berubah-ubah karena ketidakpastian kedatangan vaksin melalui jalur multilateral seperti yang diterima melalui Covax/Gavi.

"Mereka biasanya baru kasih tahu sekitar satu minggu sebelum dikirim atau 3 hari sebelum dikirim mereka baru kasih tau, ya itu memberikan kita agak kesulitan dalam melakukan planning yang lebih baik," kata Budi.

Ia menambahkan, kedatangan vaksin yang diperoleh melalui jalur bilateral juga diliputi oleh ketidakpastian.

Baca juga: RSKD Duren Sawit Layani Penyuntikan Vaksin Pfizer, Kuota 180 Orang per Hari

Namun, ia menyebut, Australia telah menjanjikan hibah senilai 77 juta dolar Australia kepada Pemerintah Indonesia untuk pembelian vaksin.

"Australia sudah menjanjikan ada grant 77 juta dollar Australia yang mungkin ekuivalen dengan 10 juta dosis ini adalah grant yang paling besar yang sekarang sedang kita cari vaksinnya seperti apa," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com