Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Sebaran 1.361 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Kompas.com - 21/08/2021, 18:16 WIB
Wahyuni Sahara,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia bertambah 1.361 orang, pada Sabtu (21/8/2021).

Dengan penambahan itu, total kasus kematian pasien Covid-19 di Indonesia berjumlah 125.342 jiwa.

Seluruh kasus kematian tersebut tersebar di 33 provinsi. Penambahan kasus paling banyak ditemukan di Jawa Barat dengan 343 kasus.

Kemudian di Jawa Tengah tercatat ada 311 kasus dan Jawa Timur dengan 213 kasus.

Baca juga: UPDATE 21 Agustus: Bertambah 1.361, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Mencapai 125.342 Orang

Berikut ini sebaran 1.361 kasus kematian akibat Covid-19 per 21 Agustus:

  1. Jawa Barat: 343
  2. Jawa Tengah: 311
  3. Jawa Timur: 213
  4. Bali: 57
  5. Riau: 43
  6. Sumatera Utara: 39
  7. Kalimantan Timur: 37
  8. D.I Yogyakarta: 29
  9. Aceh: 29
  10. Sulawesi Tengah: 29

  11. Kalimantan Selatan: 27
  12. Sulawesi Selatan: 21
  13. Bengkulu: 17
  14. Sumatera Selatan: 16
  15. Lampung: 15
  16. Kepulauan Riau: 14
  17. DKI Jakarta: 13
  18. Bangka Belitung: 13
  19. Kalimantan Barat: 12
  20. Sumatera Barat: 11

  21. Jambi: 9
  22. Sulawesi Barat: 9
  23. Gorontalo: 9
  24. Nusa Tenggara Timur: 8
  25. Banten: 6
  26. Kalimantan Utara: 5
  27. Sulawesi Utara: 5
  28. Kalimantan Tengah: 5
  29. Nusa Tenggara Barat: 4
  30. Maluku Utara: 4

  31. Papua Barat: 4
  32. Maluku: 3
  33. Sulawesi Tenggara: 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com