Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Jaksa Buat Fakta Bohong, Rizieq Shihab Bantah Pernah Lakukan Tindak Pidana

Kompas.com - 20/05/2021, 16:12 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rizieq Shihab mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) telah mengarang cerita dengan membuat fakta bohong persidangan.

Sebab, dalam tuntutan yang dibacakan pada Senin (17/5/2021), jaksa mengatakan bahwa dirinya pernah dinyatakan melanggar Pasal 160 KUHP berdasarkan dua putusan Mahkamah Agung (MA).

"Cerita itu tidak benar dan pencantuman nama Moh Rizieq bin Sayyid Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam isi putusan Mahkamah Agung tersebut adalah suatu kebohongan besar, bahkan fitnah keji. Karena saya adalah Moh Rizieq bin Sayyid Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dua putusan MA tersebut," kata Rizieq dalam sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang disiarkan secara daring, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Rizieq Shihab: Jika Saya Lakukan Kejahatan Prokes, maka Presiden Jokowi Juga

Putusan MA yang disebutkan Rizieq adalah putusan nomor 1120 k/pid/2010 dan nomor 426 K/Pid/2011.

Ia pun meminta jaksa meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Selain secara tertulis, Rizieq meminta jaksa meminta maaf secara lisan di dalam ruang sidang agar publik dapat mengetahui kebenaran yang sebenarnya.

Jika tidak ada permintaan maaf secara langsung dan terbuka, Rizieq menganggap jaksa telah menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran.

"Karena terdakwa maupun pengikut terdakwa tidak akan terima dan berpotensi marah besar. Sekaligus ini merupakan penyebaran hoaks lewat UU ITE dan juga fitnah yang mencemarkan nama baik terdakwa. Parahnya itu dilakukan dalam forum sidang terhormat di depan majelis hakim yang mulia," ujarnya.

Baca juga: Rizieq Minta Maaf ke Hakim dalam Sidang Pembacaan Pleidoi

Saat membacakan tuntutan untuk kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Bogor dan Petamburan, Jakarta, jaksa menyatakan ada empat hal yang memperberat tuntutan pidana terhadap Rizieq.

Salah satunya, Rizieq pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara Pasal 160 KUHP pada tahun 2003 dan perkara Pasal 170 KUHP pada tahun 2008.

Selain itu, mantan tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com