Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan alasan pemerintah menerbitkan adendum atau aturan tambahan terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 yang melarang mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Menurut dia, pemerintah belajar dari kondisi pandemi Covid-19 di India.

"Pemerintah belajar dari kasus India yang mengalami masa Covid-19 periode (gelombang) kedua. Bayangkan, dalam satu hari India mengalami kenaikan kasus 295.041 dan kematian sebanyak 2.022. dalam satu hari Saja," ujar Fadjroel dalam tanya jawab dengan media yang ditayangkan di laman Instagram-nya @fadjroelrachman yang terverifikasi, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

"Jadi pemerintah belajar dari kasus India sekarang. Itulah kenapa pemerintah mengambil keputusan ada pra pengetatan, ada pelarangan 6-17 mei, lalu ada pasca pengetatan," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan adendum untuk Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Ramadhan 1422 Hijriah.

Secara umum, penambahan aturan itu menyasar dua hal pokok.

Pertama, pengetatan peraturan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada H-14 masa pelarangan mudik.

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Tidak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Pulo Gebang

Kedua, pengetatan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan pada H+7 setelah masa larangan mudik.

Merujuk pada masa pelarangan mudik yang jatuh pada 6-17 Mei 2021, maka aturan pengetatan perjalanan ini berlaku pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18 Mei-24 Mei 2021.

Kemudian, aturan tambahan ini juga mengatur rincian teknis masyarakat yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat, laut, dan udara.